Nasional

Pelaksanaan Pilkada Harus Dalam Bingkai Kebhinekaan

Dipo Nusantara Dalam Sosialisasi 4 Pilar

NGADA, SUARAINVESTOR.COM-Penyelenggaran Pilkada serentak pada Desember 2020 saat pandemi memang tidak mudah. Apalagi Pilkada harus mengelola dua aspek sekaligus, yakni teknis pelaksanaan dan ketaatan protokol kesehatan. “Hal tersebut untuk menjamin proses Pilkada berlangsung dalam situasi terkendali. Sehingga, ajang pilkada tersebut tidak menciptakan klaster positif Covid-19 baru,” kata anggota MPR dari F-PKB NM Dipo Nusantara Pua Upa usai kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (14/11/2020).

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat petani, nelayan, pedagang kecil, aparat desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat setempat serta para aktifis politik.

Lebih jauh kata Dipo, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan Pilkada serentak adalah tetap menjaga dalam bingkai ke-Bhinekaan bangsa ini meski dalam kompetisi politik lokal. Artinya tetap dibutuhkan partisipasi dan strategi oleh pemangku kepentingan, khususnya pihak-pihak yang sedang berkompetisi agar tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa,” ujarnya lagi.

Politisi PKB ini menambahkan berkompetisi dalam Pilkada tentunya tidak lepas dari upaya-upaya untuk memenangkan calonnya atau kelompoknya. Namun menjaga dan merawat kebhinekaan dan keutuhan NKRI menjadi yang utama dan tidak boleh terobek oleh kepentingaan sesaat.

Mantan Pengurus Ansor ini berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjunjung tinggi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kompetisi politik lokal. Demokrasi lokal melalui Pilkada merupakan prasyarat penting untuk mengukur sejauhmana kualitas demokrasi bangsa Indonesia secara nasional. “Sebab, sukses dan tidaknya kualitas demokrasi di Indonesia salah satunya dapat dilihat pelaksana praktek Pilkada,” ucap Alumnus FH Universitas Airlangga, Surabaya.

Dipo mengungkapkan kualitas demokrasi menjadi salah satu yang dipertaruhkan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Pasalnya, suksesi dalam penentuan pemimpin daerah di kala pandemi dapat terhambat oleh ancaman penyebaran virus Corona.¬†Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP pada rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada 23 Mei 2020 telah memutuskan kelanjutan tahapan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. “Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa penyelenggara Pemilu dapat menggunakan protokol kesehatan akibat pandemi Covid-19, namun juga tetap menjaga kualitas demokrasi lokal pemilihan,” pungkasnya. ***

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top