Nasional

Pasca MA Batalkan Iuran, DPR Minta Revisi UU BPJS

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres No.75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Senin (8/3/2020) lalu mengharuskan revisi Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebab, BPJS sebagai lembaga pengelola keuangan kesehatan telah gagal.

“Kalau defisit anggaran BPJS saat mencapai Rp 33 triliun pada 2019 ini dan tak ada solusi untuk menutupi defisit itu, maka yang akan merugi dan terganggu adalah pelayalanan kesehatan masyarakat sendiri. Jadi, inilah yang harus dipikirkan bersama,” tegas anggota Komisi IX DPR RI dari FPDI-P Rahmad Handoyo.

Hal itu disampaikan dalam dialektika demokrasi “Progres BPJS Kesehatan Pasca Putusan MA?” bersama anggota Komisi IX DPR RI FPAN Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua KORNAS MP BPJS Hery Susanto di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Karena itu kata Rahmad, penting pemerintah dan DPR merevisi UU BPJS tersebut agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Selain menejemen dan sistem pengelolaan keuangan oleh BPJS, dugaan permainan rumah sakit dan dokter yang memudahkan klaim, obat-obatan, dan sebagainya.

Bahkan hingga 2022 defisit itu mencapai Rp 77 triliun. “Jadi, DPR coba memberikan solusi, misalnya dengan mengalihkan subsidi listrik, gas dan lain-lain yang mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara subsidi BPJS terbesar untuk penyakit jantung, paru-paru, gagal ginjal, diabetes dan sebagainya inilah yang perlu diatur kembali,” jelas Rahmad.

Saleh Daulay juga mendukung revisi UU BPJS tersebut. “Apakah semua jenis penyakit tersebut harus ditanggung oleh negara? Revisi ini suatu keharusan karena untuk kepentingan dan perbaikan pelayanan kesehatan nasional sesuai standar pelayanan. Termasuk tenaga medis, alat-alat kesehatan, obatan-obatan dan sebagainya, atau pengelolaannya dikembaliklan ke Jamsostek?” tambahnya.

Sementara itu Hery Santoso menilai selama ini Rumah Sakit (RS) dalam melayani pasien BPJS tampak tidak ikhlas, mungkin karena murah. Tapi, kalau itu perintah UU, maka RS, dokter maupun perawat yang memberikan pelayanan menyalhi aturan, harus ada sanksi yang tegas. Baik hukum maupun administratif. “Kan banyak dugaan permainan angka-angka dalam klaim pasien yang fiktif,” ungkapnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top