Infrastruktur

Nasib Proyek Tol Probowangi Dipertanyakan

Nasim Khan PKB/dpr.go.id

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Proyek pembangunan jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) menjadi pertanyaan DPR. Karena hingga saat ini, proyek infrastruktur yang masuk dalam PSN belum menampakkan kemajuan yang signifikan. “Saya belum melihat progressnya, bahkan terlihat nol persen. Karena itu saya mohon penjelasan dari Pak Dirut Jasa Marga,” kata anggota Komisi VI DPR Muhammad Nasim Khan dalam rapat dengar pendapat Dirut PT Jasa Marga, Subakti Syukur dan PT KAI Didiek Hartantyo di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Lebih jauh Nasim Khan mendorong agar Jasa Marga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, terutama Pemda-Pemda yang bakal dilalui proyek tersebut. “Sebaiknya sinergi, dengan BPN-BPN Kabupaten. Masyarakat jangan jadi korban informasi yang salah, karena banyak beredar design-design daerah yang bakal dilalui jalur tol,” terangnya.

Bahkan dari gambar-gambar jalur tol yang beredar itu, kata Politisi PKB, ada yang melewati Bondowoso dan juga ada yang melewati Jember. Sehingga gambar peta jalur tol itu dimanfaatkan untuk menaikan harga tanah oleh oknum. “Jadi harus ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait jalur yang sudah ditetapkan. Kalau tol ini terealisasi, maka akan menjadi jalan tol yang terindah di dunia,” ungkapnya.

Disisi lain, Nasim Khan juga menyinggung soal pengembangan UMKM pada jalan tol, karena banyak juga belum teralisasi. Padahal potensinya sangat besar sekali. “Saya yakin masyarakat menunggu pengembangan UMKM ini, apalagi daerah-daerah yang dilalui jalan tol tersebut. Jadi perlu ada sinergi,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga (Persero) Subakti Syukur mengungkapkan hingga tanggal 26 Juni 2020, pemerintah masih mempunyai utang sebesar Rp 5,025 triliun yang merupakan pencairan realisasi dana talangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol selama 2016 hingga 2020. “Jadi total pengeluaran untuk pembebasan lahan ini mencapai Rp 27,265 triliun, yang sudah dibayar itu Rp 22,24 triliun, sehingga ada piutang yang masih outstanding sebesar Rp 5,02 triliun,” kata Subakti saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa 30 Juni 2020.

Adapun untuk pendanaan pembebasan lahan pembangunan jalan tol, Jasa Marga meminjam terlebih dahulu uang tersebut kepada perbankan dengan bunga komersial. Saat ini, Jasa Marga juga memiliki beban cost of fund dari dana pinjaman sebesar Rp 2,8 triliun. Namun, pemerintah hanya bisa membayarkan beban dana tersebut sebesar Rp 1,94 triliun saja.

Hal itu dikarenakan pemerintah masih berpatokan kepada bunga BI-7DRR yang berkisar 4,5-5 persen. Sedangkan pinjaman komersial yang digunakan Jasa Marga menerapkan bunga 8,5 hingga 10,25 persen. “Jadi itu ada selisih bunga sehingga ada Rp1,6 triliun lebih yang belum terselesaikan,” ujar Subakti.

Dengan demikian, selisih cost of fund tersebut pada akhirnya menjadi beban perseroan dalam melunasi dana yang sudah dipinjam. Oleh karenanya, Subakti mengusulkan jika selisih cost of fund bisa diganti dengan dana tunai atau diperhitungkan dalam investasi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top