Nasional

MPR Desak Presiden Tandatangani RUU Pesantren Sebelum 22 Oktober

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani dan mengesahkan RUU Pesantren menjadi UU sebelum 22 Oktober 2019.

“Jika penandatanganan dan pengesahan RUU Pesantren dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan periode pertama Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 atau di hari pertama masa jabatannya yang kedua justru lebih baik.  Itu semua sebagai kado bagi Pesantren dan Santri yang akan memperingati Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2019,” tegas Hidayat, Rabu (16/10/2019).

Menurut Hidayat, momentum perayaan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2019 berdasarkan Keppres No 22 Tahun 2015 perlu menjadi pertimbangan untuk penandatanganan dan pengesahan RUU Pesantren karena tanggal tersebut merupakan salah satu catatan sejarah emas ummat Islam di Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Hal ini terkait dengan dideklarasikannya resolusi jihad oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Jika mengacu ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksananya, Presiden memiliki waktu 30 hari untuk mengesahkan RUU yang telah disepakati oleh DPR dan Presiden di Rapat Paripurna.

“RUU Pesantren sudah disetujui di Rapat Paripurna pada 24 September 2019 lalu. Jadi, apabila Presiden menandatangani RUU ini sebelum 22 Oktober 2019 berarti masih dalam tenggat waktu 30 hari tersebut,” ujarnya.

Dikatakan, ketentuan konstitusi dan UU memang juga menyebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 hari, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tetapi tidak disahkan Presiden, maka RUU tersebut akan otomatis berlaku menjadi undang-undang. Meski demikian, sebaiknya Jokowi segera menandatangani pengesahannya sebagai penghormatan kepada pesantren.

Sehingga, setelah pengesahan, pemerintah harus menjalankan isi dalam RUU Pesantren ini secara konsekuen, termasuk dalam membuat peraturan pelaksananya. “Kami di FPKS DPR RI akan mengawal agar implementasi UU Pesantren kelak dapat memberi masalahat bagi seluruh stakeholders Pesantren, sebagaimana tujuan awal UU tersebut dibuat,” pungkasnya.

RUU Pesantren yang telah disetujui ini telah mengakomodasi keragaman aspirasi dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan Pesantren yang ada di Indonesia, yakni Pesantren yang ajarkan Kitab Kuning, Pesantren memakai sistem Kuliyatul Mu’allimin/Pesantren Mu’adalah dan Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama.

RUU Pesantren merupakan salah satu RUU yang disetujui di akhir masa jabatan DPR Periode 2014 – 2019 pada akhir September 2019 lalu. Beberapa RUU lainnya yang disetujui berdekatan dengan RUU Pesantren, seperti UU Pekerja Sosial dan UU Perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah disahkan Presiden dan diberi nomor sebagaimana diakses dari situs resmi Sekretariat Negara.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top