Nasional

Menkeu: APBN 2021 Beri Tren Positif Pergerakan Inflasi

Menkeu: APBN 2021 Beri Tren Positif Pergerakan Inflasi
Dokumentasi - Rapat Paripurna DPR RI. (Foto: suarainvestor.com)

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan seluruh Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Dihadapan Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022), Menkeu Sri Mulyani menegaskan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga keseimbangan harga komoditas bahan pokok sehingga tidak hanya terjangkau untuk konsumen namun juga dapat memberikan kesejahteraan bagi petani.

“Pemerintah sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi di DPR RI atas pandangan dan masukan konstruktif yang dilandasi semangat untuk meningkatkan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menanggapi catatan dan pandangan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN dan F-PPP mengenai perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sepanjang tahun 2021, pemerintah menilai pandangan sembilan fraksi yang ada di DPR RI sangat konstruktif terkait asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021.

Pencapaian inflasi 2021, sebesar 1,87 persen (yoy) meningkat dari angka 2020 yang tercatat sebesar 1,68 persen (yoy). Masih rendahnya inflasi di bawah rentang sasaran tersebut disebabkan oleh lemahnya daya beli dan tingkat permintaan masyarakat sebagai dampak dari wabah Covid-19. Selain itu, peningkatan harga komoditas global masih ditransmisikan secara terbatas ke harga domestik.

“Meskipun demikian, pada paruh kedua 2021, terdapat tren positif pergerakan inflasi yang menunjukkan bahwa terdapat sinyal perbaikan permintaan seiring proses pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung,” jelas Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani menilai inflasi komponen volatile food (Komponen Bergejolak) tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga Crude Palm Oil (CPO) global yang terus berlanjut.

Inflasi volatile food tahun 2021 tercatat sebesar 3,2 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi volatile food tahun 2020 yang mencapai 3,62 persen (yoy) dan merupakan inflasi volatile food terendah dalam 4 tahun terakhir.

Peningkatan juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) di tengah implementasi berbagai pembatasan kegiatan masyarakat.

Lebih jauh, Menkeu menegaskan konsolidasi fiskal menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan jangka panjang. Konsolidasi fiskal juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akselerasi reformasi fiskal.

Oleh karena itu, Pemerintah sependapat dengan pandangan F-Partai Gerindra untuk melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka mengembalikan defisit APBN terhadap PDB di kisaran 3 persen pada tahun 2023, antara lain dengan mengoptimalkan potensi PNBP.

“Mengembalikan defisit anggaran ke batasan maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023 merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020,” tegas Menkeu Sri Mulyani.

Penulis : A. Rohman
Editor   : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top