Perbankan

September 2023, Kemenkeu: Pajak Tembus Rp1.387,78 Triliun

September 2023, Kemenkeu: Pajak Tembus Rp1.387,78 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Dok Suarainvestor

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COMKementerian Keuangan mengungkapkan jumlah pajak telah terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023, atau 80,78 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Pajak penghasilan (PPh) non migas (minyak dan gas) mencapai Rp771,7 triliun atau 88,34 persen dari target, naik 6,69 persen dari 2022. “Ini sangat bagus untuk pengumpulan pajak di bulan September,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis, (26/10/2023).

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), terkumpul Rp536,7 triliun atau 72,74 persen, tumbuh 6,39 persen dari 2022. Pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp24,9 triliun atau tumbuh 22,5 persen, sedangkan PPh Migas mengalami penurunan 12,66 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp54,31 triliun. “Kalau kita lihat pertumbuhan selama Januari hingga September, total pertumbuhan pajak kita 5,9 persen. Tahun lalu itu tumbuh sangat tinggi 54,2 persen,” ucapnya lagi.

Jadi, lanjut Ani-sapaan akrabnya, kalau 2023 sampai September masih tumbuh positif ini hal yang patut disyukuri. Karena tahun lalu dengan kenaikan lonjakan yang sangat tinggi, kemungkinan terjadi koreksi memang ada, namun kita lihat sampai dengan September masih cukup baik. Gross dari sisi penerimaan pajak bakal ternormalisasi, yang berarti akan terjadi perlambatan pertumbuhan. Namun, hingga akhir tahun penerimaan pajak diperkirakan tetap on track.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp451,5 triliun hingga September 2023, atau setara 102,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp441,4 triliun. “PNBP ini sudah melebihi target. Jadi Rp451,5 triliun itu sudah 102,3 persen,” terangnya.

Capaian PNBP tersebut tumbuh 4,6 persen year on year (yoy) dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp431,5 triliun. Secara rinci, realisasi PNBP dikontribusikan dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas (Migas) yang tercatat sebesar Rp87,6 triliun, atau setara 66,8 persen dari target.

Kemudian, dikontribusikan dari penerimaan SDA Nonmigas yang mencapai Rp106,5 triliun, atau setara 164,4 persen dari target. “Terutama untuk SDA yang Nonmigas itu kontribusinya sangat besar dalam melebihi target yaitu 164,4 persen, terutama batu bara yang harganya turun tapi kita memberikan tarif royaltinya naik, ini diatur dalam PP 26 tahun 2022,” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, PNBP dikontribusikan dari penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp70,7 triliun, atau setara 144,0 persen dari target. “Terutama (kontribusi) dari badan usaha milik egara (BUMN) dividennya naik cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian, dikontribusikan dari PNBP lainnya yang tercatat sebesar Rp121,0 triliun atau setara 106,8 persen dari target, dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) yang tercatat sebesar Rp56,7 triliun atau setara 79,1 persen dari target. “PNBP lainnya terutama dari pendapatan minyak mentah (DMO), dan pendapatan dari PHT (Penjualan Hasil Tambang),” ujar Sri Mulyani pula.***

Penulis   : Iwan Damiri
Editor     : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top