Nasional

Mendagri Tegaskan Belum Perlu Perppu KPU dan Bawaslu

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan jika belum perlu membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tidak perlu dikeluarkan untuk menengahi persoalan telah habisnya masa tugas komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu.

“Apakah hanya karena urusan KPU – Bawaslu sampai harus membuat perppu?” tegas politisi PDIP itu menanggapi belum dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 oleh DPR.

Menurut Tjahjo, Perppu dapat diterbitkan hanya untuk keadaan yang sifatnya mendesak. “Saya berpendapat Perppu jangan diobral, Perppu itu memang untuk keadaan yang memang gawat darurat, ini kan tidak,” katanya.

Tjahjo optimistis pergantian komisioner tetap seusai aturan, yakni per tanggal 12 April 2017. Meski, beberapa anggota DPR berpendapat bahwa masa jabatan komisioner KPU periode 2012-2017 diperpanjang sampai dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

“Jadi, silakan DPR memilih siapa orangnya. Itu hak penuh DPR, pemerintah tinggal menerima, tanggal 10 (April) atau 11-nya, kemudian kami mengeluarkan keppres, kemudian tanggal 12 kami lantik,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, sebaiknya fit and proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu ditunda. Mengapa? Karena, saat ini aspek penyelenggara pemilu tengah digodok dalam pembahasan RUU Pemilu oleh pansus.

“Apakah bisa dilakukan (uji kelayakan dan kepatutan) tujuh orang dulu? Menurut saya, bisa jadi problem. Akan rawan dipersoalkan masyarakat, bahkan digugat,” jelas Waketum Gerindra itu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top