JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera berharap DPR RI yang baru (2024-2029) ke depan harus lebih dekat dengan rakyat. Baik dalam pembahasan anggaran, undang-undang, dan pengawasan terhadap kebijalan pemerintah. Seperti halnya UU Pilkada, harus mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan mendukung kepentingan politik segelintir orang. “Contoh konkretnya keperpihakan kepada rakyat itu, ya seperti pembahasan RUU Pilkada, ya harus ikuti keputusan MK. Untung saya tidak ikut membahas, meski kemudian RUU Pilkada itu disahkan sesuai putusan MK,” tegas Mardani.
Hal itu disampaikan Mardani dalam dialektika demokrasi dengan Tema “”HUT DPR RI ke-79: Legacy dan Harapan Wakil Rakyat” bersama Kepala Biro Pemberitaan DPR RI Indra Pahlevi dan pengamat politik Ujang Komarudin di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Lebih lanjut Mardani mengingatkan agar DPR harus selalu bertindak cepat dalam merespons urusan rakyat dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, pentingnya DPR memiliki ketajaman substansi serta kehormatan sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat. “DPR harus benar-benar dekat dengan rakyat dan tidak meninggalkan siapa pun rakyat itu,” ujarnya.
Mardani mengkritik fenomena “no viral, no justice” yang menurutnya bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan keadilan. Menurutnya, sistem kelembagaan yang belum berjalan dengan baik sering kali menyebabkan rakyat harus membuat suara mereka viral untuk mendapatkan perhatian. “Padahal, dalam beberapa hal, suara rakyat bisa jadi misleading atau diarahkan,” ungkapnya.
Yang pasti lanjut Mardani, DPR harus perhatian kepada yang lemah, memihak kepada rakyat ,rakyat dan rakyat. “Sayangnya otokritiknya DPR malah pro elit seperti UU IKN, UU Pertambangan, UU Jalan Tol, RUU PRT yang belum juga disahkan, UU Masyarakat Adat dan lain-lain,” tuturnya.
Alhasil kata Mardani, ada masalah perpolitikan yang perlu perhatian bersama; yaitu high cost politik yang mahal yang melahirkan oligarki agar tidak saling menjegal yang lain, kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, dan perlunya ketajaman substansi. “Jika ini tidak dibongkar, kita akan semakin tenggelam dalam perangkap oligarki,” tambahnya.
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, menekankan pentingnya peran birokrasi dalam menyampaikan kinerja DPR kepada publik. “Tugas kami adalah bagaimana menyampaikan apa yang dilakukan oleh DPR kepada publik melalui jurnalisme positif. Hal itu menyadari bahwa masyarakat masih kurang memahami peran DPR dalam tata negara, sehingga Biro Pemberitaan DPR berupaya membangun narasi yang mendekatkan DPR dengan rakyat,” katanya.
Indra mengakui bahwa citra DPR di mata publik memang mengalami fluktuasi. “Dari survei yang kami lakukan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR pernah naik tajam sebesar 12%, meski kemudian mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Khususnya pasca pengesahan RUU Pilkada yang diprotes mahasiswa. Dan, kembali bagus lagi citranya setelah RUU Pilkada itu sesuai keputusan MK,” kata Indra.
Namun, Indra optimis dengan keterbukaan dan kerja sama dengan media serta influencer, kepercayaan masyarakat terhadap DPR bisa kembali meningkat. “Biro Pemberitaan akan terus bekerja sama dengan media untuk mengamplifikasi semua hal positif yang dilakukan oleh DPR. Kami ingin publik tahu bahwa DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ujang Komarudin, menyoroti pentingnya DPR untuk lebih aspiratif dan akuntabel dalam setiap langkah politiknya. Ia menyebutkan bahwa DPR sebagai lembaga politik harus mampu menjadi ruang diskusi yang sehat di antara kekuatan politik. “Di tengah perbedaan pandangan politik, DPR harus tetap menjadi tumpuan harapan masyarakat. Seperti dalam kasus pengesahan RUU Pilkada,” ujarnya.
Ia mendukung ide kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat ditingkatkan melalui transparansi dan keterbukaan. “Masyarakat harus melihat bahwa DPR bekerja dengan sungguh-sungguh dan semua proses politiknya dapat diakses dengan mudah. Tidak sembunyi-sembunyi, apalagi kong-kalikong dengan kelompok kapitalis. DPR juga jangan terkesan jadi setempel pemerimtah,” ungkap Ujang.
Semua sepakat bahwa momentum peringatan HUT ke-79 DPR RI ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran DPR sebagai wakil rakyat. Indra Pahlevi menegaskan bahwa DPR harus menyambut periode baru dengan semangat baru dan harapan baru. “DPR baru, harapan baru,” pungkas Indra.***
Penulis : M Arpas
Editor : Kamsari
