Opini

Masa Depan Indonesia Ada di Daerah, DPD Harus Berperan Kolaboratif

Masa Depan Indonesia Ada di Daerah, DPD Harus Berperan Kolaboratif
Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR RI/foto anjasmara

Masa Depan Indonesia Ada di Daerah, DPD Harus Berperan Kolaboratif

Oleh: Fadel Muhammad:
(Wakil Ketua MPR RI)

Bahwa masa depan Indonesia berada di daerah. Program pembangunan Indonesia masa depan tergantung pada perkembangan pembangunan di daerah. Apalagi saat ini infrastruktur jalan, jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan-pelabuhan makin baik. Dengan begitu,
makin terbuka akses untuk distribusi perdagangan dan logistik yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya kemandirian fiskal
pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketergantungan pemerintah daerah pada kucuran dana pembangunan dari pusat dalam bentuk dana
transfer ke daerah (TKD) masih sangat tinggi.

Pada tahun lalu, rata-rata ketergantungan seluruh daerah di Indonesia pada TKD mencapai 68% dari total pendapatan daerah. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, tingkat inovasi pemerintah daerah masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 (lihat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6287 Tahun 2023), di mana masih banyak provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kategori indeks kurang inovatif. Sebanyak 9 provinsi, 104 kabupaten, dan
10 kota masuk kategori kurang inovatif.

Inovasi penting untuk mempercepat kemandirian daerah. Tingkat inovasi juga menggambarkan sejauh mana jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepala daerah dalam mengelola pemerintahannya. Jiwa
kewirausahaan perlu dipraktikkan karena menggambarkan kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peran DPD RI

Pemerintah daerah sendiri menurut Fadel, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain masalah ekonomi, dinamika politik juga terus meningkat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan makin terbuka dengan makin banyaknya saluran untuk
menyampaikan aspirasi.

Di satu sisi hal ini sangat penting untuk perkembangan
demokrasi, di sisi lain banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri atau
kelompoknya. Selain itu, alam juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan
iklim yang semakin terasa. Kompleksnya permasalahan itu membuat pemerintah daerah sulit bekerja sendiri. Mereka membutuhkan partners yang makin intens untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan memberikan pengawasan yang memadai untuk
mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa mengoptimalkan perannya.

DPD RI adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional. Fungsinya itu diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945. DPD memiliki fungsi legislasi,
penganggaran, dan pengawasan terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Terkait kepentingan daerah, DPD RI bisa meningkatkan fungsinya dengan terjun
langsung ke daerah. Selama ini fungsi ini banyak dilakukan melalui komite-komite DPD
RI. Namun, sebenarnya, selain memiliki tugas dan wewenang secara kelembagaan
(seperti melalui komite-komite itu), setiap anggota DPD RI mengemban kewajiban yang
tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran/pemberian
pertimbangan secara kelembagaan, tetapi juga mencakup kewajiban yang lebih luas sebagai bentuk tanggungjawab perorangan setiap anggota terhadap konstituennya seperti penyaluran aspirasi masyarakat di daerah, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pelayanan publik, upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagainya.

Local Collaborative Governance

Mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan koordinasi dalam menjalankan pemerintahannya dengan unsur pemerintahan lain baik di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi dibutuhkan bentuk kerja sama yang kolaboratif tanpa menabrak hak dan wewenang lembaga-lembaga mitra melalui pola pemerintahan daerah yang kolaboratif (Local Collaborative Governance).
Kerja sama kolaboratif menekankan pada pemenuhan kepentingan semua pihak yang prosesnya dilakukan lewat diskusi-diskusi untuk mencapai keputusan bersama.

Sehingga salah satu fungsi yang bisa dilakukan DPD melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah tersebut adalah fungsi pengawasan. Bentuk kolaborasinya bisa dilakukan dengan membentuk suatu forum yang berisi unsur pemerintah daerah (provinsi) setempat, anggota DPD provinsi bersangkutan, DPRD, LSM, swasta, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
Tugas dan wewenang pengawasan DPD antara lain berkaitan dengan akuntabilitas dan integritas. Dalam hal ini DPD RI berperan untuk mendeteksi secara dini adanya berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi serta merekomendasikan berbagai tindak lanjut yang diperlukan demi terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Yang lainnya, misalnya dalam hal mencegah atau memperbaiki kesalahan,
penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan peraturan -peraturan pelaksanaannya.
Tindakan preventif tersebut tidak hanya menyangkut pemerintahan pusat, tetapi justru pengawasan lebih banyak harus dilakukan di daerah. Ini terutama harus dilakukan oleh anggota DPD dari provinsi masing-masing. Mereka bisa melakukannya secara sendiri- sendiri maupun secara kolektif, misalnya keempat anggota DPD dari provinsi yang sama melakukannya secara bersama-sama sebagai suatu tim. Ini juga sudah diatur dalam peraturan DPD baik dalam Peraturan DPD RI No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI maupun dalam Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

DPD Harus Berperan

Pendekatan terhadap pemerintah daerah dalam rangka kolaborasi juga harus dilakukan secara aktif oleh anggota DPD karena belum tentu pemerintah daerah berinisiatif membentuk forum-forum kolaborasi. Karena itu anggota DPD dari provinsi setempat dengan didukung oleh komite-komite di DPD RI atau pimpiman DPD RI mendorong pemerintah daerah setempat membentuk forum-forum tersebut.

DPD RI juga bisa berinisiatif membentuk forum kolaborasi tersebut melalui anggotanya
yang berasal dari provinsi bersangkutan. Ini karena anggota DPD RI yang terpilih
merupakan tokoh-tokoh masyarakat dari daerah bersangkutan dengan tingkat perolehan suara yang tinggi pada saat pemilu bahkan melebihi perolehan suara anggota DPR RI dari
provinsi bersangkutan. Mereka juga dikenal dan mengenal masyarakatnya serta
memahami situasi di daerah mereka. Dengan begitu, selain memiliki tingkat kepercayaan
yang tinggi, anggota DPD RI juga memiliki analisis yang tajam.

Poin pentingnya adalah, dengan DPD RI konsentrasi ke pemerintah daerah, selain
mewakili aspirasi serta kepentingan daerah di tingkat nasional, DPD RI juga bisa berbagi konsentrasi dengan DPR RI, misalnya menyangkut pengawasan TKD. DPR RI konsentrasi di pusat (nasional) saat penyusunan TKD dengan memperhatikan masukan DPD berdasarkan analisis dan aspirasi masyarakat setempat, DPD RI berkonsentrasi pada
pengawasan di tingkat penggunaan TKD di pemerintah daerah. Ini juga akan menjadi bentuk kolaborasi yang baik antara DPR RI dan DPR RI sehingga tidak terjadi kompetisi.

Hal itu disampaikan Fadel Muhammad dalam acara media gathering MPR RI 2024 “Media sebagai mitra strategis dalam Keterbukaan Informasi Publik” di Bandung, Jumat (7/6/2024) malam. Hadir Plt Sekjend MPR RI Siti Fauziah, perwakilan pimpinan MPR RI (Jazilul Fawaid dan Lestari Moerdijat), Mahyu Darma (Kepala Biro Protokol Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI), Ketua KWP Ariawan, dan para wartawan.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top