Perbankan

Maraknya Judi Online, Ahmad Najib: Dampak Negatif Dari Era Digitalisasi

Maraknya Judi Online, Ahmad Najib: Dampak Negatif Dari Era Digitalisasi
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah/Foto: Iwan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi digital yang terus berkembang ternyata membawa sisi gelap yang harus mendapat antisipasi pemerintah. Salah satunya, adalah maraknya judi online (judol) yang kini meresahkan masyarakat. “Digitalisasi keuangan memang tak bisa dibendung, namun sisi gelapnya, kemajuan teknologi digital ini dimanfaatkan oleh para pelanggar hukum untuk mengeruk keuntungan,” katanya ditemui Suarainvestor.com usai rapat dengar pendapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Lebih jauh Najib-sapaan akrabnya menjelaskan maraknya judol akhir-akhir ini harus jadi perhatian serius bagi semua pihak. “Jadi boleh dikatakan hal tersebut merupakan dampak negatif dari era digitalisasi dan ini tentu jadi sebuah fenomena yang menjadi pekerjaan rumah besar buat pemerintah,” ujarnya lagi.

Namun begitu, Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu mendukung langkah Satgas Pemberantasan Judi Online bekerja secara komprehensif dan optimal guna melawan penyakit masyarakat yang sedang marak, yakni judi online. Karena itu, Satgas perlu menggandeng semua lembaga terkait, baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). “Kita tahu, bahwa judi itu menjadi penyakit sosial masyarakat dan mayoritas itu yang terjangkit adalah masyarakat bawah,” paparnya lagi.

Untuk itu, Najib menyebut hal tersebut harus dilihat secara komprehensif dan dari berbagai sisi. “Jadi soal fenomena yang terjadi soal judol ini adalah salah satu dampak dari era digitalisasi, kita tidak bisa menghindar kemajuan zaman, memang satu sisi ada kemudahan tapi sisi gelapnya bisa berdampak kebablasan dan perlu dilihat secara komprehensif,” jelasnya.

Legislator Jawa Barat itu menuturkan fenomena tersebut tentu sangat merugikan dari berbagai sisi terutama secara aspek agama. Pasalnya, soal judol ini tidak hanya merugikan rakyat tapi juga diharamkan secara agama. “Judol ini menjadi PR bagi pemerintah dan semua pihak, sebab ini kan sangat merugikan semua pihak baik secara sosial maupun agama,” tuturnya.

Disinggung soal laporan Satgas Pemberantasan Judi Online yang menyebut Provinsi Jawa Barat menjadi daerah tertinggi terpapar judi online, Waketum PAN itu meminta berbagai pihak untuk tidak cepat menjustifikasi dan tidak buru-buru menarik kesimpulan negatif soal masyarakat Jawa Barat. Karena hal itu perlu dilihat dari berbagai aspek korelasinya. “Judi online itu menyasar semua lapisan masyarakat dan semua provinsi, hanya saja Provinsi Jawa Barat paling banyak jumlah penduduknya,” terangnya.

Selain populasi penduduk yang tinggi, lanjut Najib, Provinsi Jawa Barat memiliki aspek penunjang paling lengkap, infrastruktur telekomunikasi lengkap, termasuk ketersediaan akses internet yang cepat. Berbeda dengan provinsi lain yang infrastruktur internetnya kurang lengkap. “Sehingga mereka memanfaatkan kemudahan ini untuk hal-hal yang tidak baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Hadi Tjahjanto mengatakan hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar judi online. Adapun Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan nilai transaksi terbesar menembus Rp3,8 triliun. “Yang paling di atas Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun,” kata Hadi di Kantor Kemenko PMK.

Sementara, peringkat kedua diduduki DKI Jakarta dengan 238.568 orang pelaku dan transaksi Rp2,3 triliun. Sedangkan, Jawa Tengah di tempat ketiga dengan 201.963 pelaku judi online dan transaksi Rp1,3 triliun. Keempat, Jawa Timur dengan 135.227 pelaku dan transaksi Rp1,051 triliun. Lalu Banten dengan 150.302 pelaku dan transaksi Rp1,022 triliun.

Di tingkat kabupaten/kota, Kota Administrasi Jakarta Barat tercatat dengan nilai transaksi sebanyak Rp792 miliar. Lalu Kota Bogor dengan nilai transaksi Rp612 miliar, Kabupaten Bogor Rp567 miliar, Jakarta Timur Rp480 miliar, dan Jakarta Utara Rp430 miliar.***

Penulis : Iwan Damiri
Editor   : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top