Nasional

Undang AKABRI 1970, Luhut Klarifikasi Berbagai Isu Politik

JAKARTA, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengundang teman-teman seangkatannya saat di AKABRI/Akmil untuk berdiskusi tentang isu terkini. Salah satu yang diundang antara lain Brigjen TNI (Pur) Iskandar Ramis.

“Saya persilakan siapa saja di antara teman-teman untuk datang termasuk Pak Iskandar Ramis. Semua bebas bertanya dari A sampai Z karena semua data ekonominya ada. Atau silakan juga mengajak orang yang ahli menurut Anda. Saya sangat welcome. Undangan ini saya sampaikan dengan harapan agar tidak ada lagi di antara kita yang terus berburuk sangka,” tegas Luhut dalam keterangan tertulis oleh staff Kemenko Maritim Jakarta, Rabu (27/3/2019).

“Soal pilihan teman-teman AKABRI mau pilih 01 atau mau pilih 02, silakan saja tidak ada masalah. Yang terpenting jangan kita memilih karena informasi yang salah, disinformasi dan apalagi hoaks,” kata Luhut.

Pesan Luhut ini disampaikan untuk teman-teman seangkatannya di AKABRI/Akmil melalui WhatsApp Group yang beredar pada Selasa, 26 Maret 2019. Seperti diketahui, Luhut merupakan alumni AKABRI angkatan 1970.

Undangan diskusi ini, kata Luhut, agar mendapat pencerahan soal ekonomi. Luhut mempersilakan pihak-pihak yang diundang untuk ahli ekonom, agar diskusi bisa berjalan independen.

“Kalau ada yang berpikir bahwa kita musti menyelenggarakan satu seminar, saya pikir tidak perlu sejauh itu. Lebih efisien datang saja sehingga kita dapat bicara juga dengan para ahli ekonomi makro dan mikro yang semua ada di kantor saya. Mereka profesional, ada yang praktek, ada juga yang punya data kuat. Mereka berkolaborasi dengan ahli-ahli lain dari dalam dan luar negeri. Semua analisa dan pekerjaan kita lakukan secara komprehensif, tidak ada hanya pemikiran satu orang. Sehingga tidak salah jika kinerja pemerintah yang demikian diakui oleh lembaga-lembaga internasional seperti S&P (Standard and Poor’s) yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia itu ada pada posisi sangat baik,” ujarnya.

Menurut Luhut, soal isu PKI yang muncul, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mencari tahu keberadaan PKI. Hasilnya, kata Luhut tidak ditemukan jejak gerakan komunisme di Indonesia saat ini.

“Hasilnya sudah dilaporkan di bulan Januari kemarin dan tidak ditemukan itu,” kata Luhut.

Luhut juga meluruskan soal isu pemerintahan era Jokowi yang disebut anti-Islam. Dia menuturkan, Presiden Jokowi taat melaksanakan ibadah.Hal itu berdasarkan kesaksian dari habib Alwi Shihab dan ustaz Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB).

Adapun isu soal tenaga kerja asing yang dikatakan Luhut tidak benar ada jutaan atau ratusan ribu tenaga kerja Tiongkok di Morowali. Menurutnya, hanya ada 3.000 orang dari total 30.000 tenaga kerja di Morowali.

“Kebutuhan tenaga kerja asing karena memang tidak ada tenaga skilled kita yang tersedia untuk mengisi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh industri terkait. Sekarang kita membangun sekolah kejuruan yang produksi 600 lulusan pertahun untuk secara bertahap menggantikan para pekerja asing dimaksud. Harus ingat bahwa dulu-dulu masalah pendidikan sering tidak diperhatikan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Isu lain yang dijawab Luhut yakni soal susahnya lapangan kerja di era Jokowi. Dia menyampaikan, sudah banyak pekerjaan yang muncul di desa-desa karena dana desa yang berhasil menurunkan kemiskinan. Luhut kemudian menyebut, program dana desa Jokowi dipuji oleh pimpinan World Bank.

“Di mana pernah ada di dunia program pemerintah pusat yang langsung menyentuh pedesaan seperti ini? Pimpinan World Bank sendiri mengatakan pada saya bahwa program seperti dana desa yang dibuat oleh presiden Joko Widodo baru ada di Indonesia. Yang artinya, tiap bulan sebanyak 74.900 desa lebih itu mendapat sekitar Rp 1 milyar per tahun untuk uang itu berputar di desa. Apakah semua itu sempurna? Tentu belum, tapi sekarang sudah 85% termanfaatkan dengan baik,” kata Luhut.

Terakhir, Luhut bicara soal ratio hutang RI. Dia mengatakan utang RI terbilang lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan Thailand. Dia menegaskan, apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi merupakan proses untuk memajukan bangsa.

“Ada juga silang pendapat kita tentang hutang negara yang sebenarnya ratio hutang pemerintah hanya 29% dari PDB. Sangat rendah dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura (112,24%) atau Thailand (32,5%). Bahkan saya ditanya oleh ekonom dunia kenapa Indonesia tidak menambah hutangnya karena rationya sangat rendah. Secara umum, semua yang pemerintah kerjakan itu merupakan satu proses yang tidak instan. Bahwa belum semua lapisan masyarakat bisa merasa puas, ya pastilah. Karena baru 4,5 tahun kita bekerja membenahi negara ini,” pungkas Luhut.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top