Opini

Lemahnya Penegakan Hukum Soal Pembangunan BTS

Septian Prasetyo

*) Septian Prasetyo

Keberadaan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) di Kota Tangerang yang jumlahnya hampir mendekati 1000 tower menimbulkan polemik yang tak kunjung selesai.
Pasalnya pembangunan menara telekomunikasi tersebut tidak berpedoman kepada Peraturan Daerah (PERDA) No. 9 Tahun 2017 Jo Peraturan Walikota (Perwal) nomor 32 tahun 2017, tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah dan para pelaku usaha.

Selain itu pembangunan menara telekomunikasi juga harus mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan kestabilan konstruksi pada proses pembangunannya. Selanjutnya Walikota Tangerang juga wajib melakukan Zona Penempatan Lokasi (Zona Cell Plan), koordinat menara telekomunikasi tersebut yang bertujuan untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan menara dan pengoperasian nya tertata dengan baik dan berorientasi masa depan yang terintegrasi.

Selain itu penyedia menara telekomunikasi micro cell juga dapat menyediakan lampu penerangan jalan dan perangkat CCTV, ditambah dengan jaringan wifi gratis yang ditempatkan pada menara micro cell. Namun yang terjadi sangat kontradiktif, dimana dari jumlah keseluruhan sekitar 1000 tower masih banyak ditemukan menara telekomunikasi yang tidak mengantongi IMB. Bahkan diduga ada yang didirikan tidak berdasarkan hukum seperti yang terjadi di Kelurahan Cikokol dimana menara tersebut berdiri diatas tanah pemerintah provinsi banten.

Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, maka Pemerintah Kota Tangerang melalui dinas terkait harus segera memanggil para pelaku usaha menara telekomunikasi. Sehingga pelaku usaha tersebut dapat dimintai keterangan berkaitan dengan alasan tidak mengurus segala bentuk perizinan menara tersebut. Dengan kata lain, Pemkot Tangerang wajib meminta keterangan motif pengusaha, mengapa tidak mau mengurus perizinan. Bisa juga ditanyakan, apakah sebenarnya memberikan dana untuk pengurusan izin kepada pihak lain. Karena pada prakteknya izin tersebut tidak pernah diterbitkan.

Oleh karena itu, satpol PP selaku Gakumda untuk segera melakukan pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 2 (Huruf g) Peraturan Daerah (PERDA) No. 9 Tahun 2017 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. Jika Pemerintah Kota Tangerang tidak segera melakukan penertiban dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mengantongi izin, maka masyarakat bisa membawa persoalan ini keranah hukum baik secara pidana maupun perdata. ***

*) Direktur LBH Pospera Banten

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top