JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran direksi PT Taspen. Hal ini terkait dengan status tersangka Dirut Antonius N S Kosasih terkait kasus dugaan korupsi investasi fiktif. “Jadi saya minta bukan hanya Dirut Taspen saja yang diberhentikan, namun Direktur Keuangan Taspen juga harus diberhentikan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Lebih jauh Rudi menceritakan bahwa dirinya sempat mempertanyakan pengelolaan dana Taspen yang mencapai Rp148 Triliun kepada Dirut PT Taspen (lama), Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. “Saat itu dia menjawab dana itu aman dan baik-baik saja, tapi nyatanya ada lembaga penegak hukum yang membuktikan adanya dugaan korupsi. Jadi apa yang dia sampaikan kepada Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, tidak benar itu,” ujarnya.
Makanya, kata Politisi Nasdem, pihaknya meminta penjelasan secara detail penggunaan dana invetasi sebesar Rp8,4 Triliun. “Nah, ini investasinya apa saja dan jenis model bisnisnya, apa saja? Saya minta penjelasan secara tertulis, supaya jelas,” paparnya lagi.
Tak hanya itu, Legislator Nasdem dari Dapil Sumut III itu juga mempertanyakan besaran dana iuran yang diperoleh PT.Taspen. “Iuran ini disimpan dimana? Nah, saya ingin penjelasan. Bagaimana skema iuran dan presmi itu?”
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto mengungkap pihaknya harus membayar klaim Rp15,93 triliun sepanjang 2023. Saat yang sama, iuran yang dikumpulkan dari pemotongan gaji PNS hingga pejabat negara seperti anggota DPR baru Rp8,41 triliun.
Lebih jauh Rony Hanityo Aprianto menjelaskan bahwa kondisi beban yang dibayar hampir dua kali lipat dari bisnis yang dilakukan perusahaan. Untuk itu, kekurangannya ditutupi dari kemampuan manajemen mengelola investasi. “Pendapatan utama Taspen adalah iuran dan premi sebesar Rp8,41 triliun, sementara beban kita hampir dua kali lipat dari iuran dan premi,” kata Rony, Senin (24/6/2024).
Dia mengungkapkan premi yang diterima sangat kecil dibandingkan beban klaim. “Nambalnya dari hasil investasi,” ujarnya. Dikatakan Rony, iuran dan premi berasal dari pekerja dan pemberi kerja. Untuk THT, iuran 3,25% sedangkan program pensiun 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sementara program JKK dan JKM dibayarkan oleh pemerintah.
Taspen sendiri tercatat memiliki aset kelolaan Rp148 triliun pada akhir 2023. Berbanding Rp142 triliun pada tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, yield on investment (YOI) mencapai Rp8,49 triliun atau setara 7,21%. Keuntungan investasi ini membuat perusahaan membukukan laba Rp805 miliar pada tahun lalu.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
