Perbankan

Layanan Samsat Karawaci Dikeluhkan, Pengamat: Bank Banten Tak Serius Dongkrak PAD Pemprov

Layanan Samsat Karawaci Dikeluhkan, Pengamat: Bank Banten Tak Serius Dongkrak PAD Pemprov
Pengamat Kebijakan Publik , Adib Miftahul/Sumber Foto: Chandra

TANGERANG, SUARAINVESTOR.COM-Pengamat kebijakan Publik, Adib Miftahul menilai buruknya pelayanan samsat gerai Mall Karawaci yang dilaksanakan oleh Samsat dan Bank Banten seakan menampar muka Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika.

Menurut Adib, di penghujung masa jabatan nya Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, mendapatkan apresiasi yang kurang baik dari masyarakat.
“Kebijakan yang memalukan dilakukan oleh lembaga penerima pajak daerah dan lembaga Perbankan Daerah Banten.Yaitu, Samsat (Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap) Karawaci dan Bank Banten yang baru siuman dari dari kritisnya karena kesulitan likuiditas,” katanya kepada suarainvestor.com, Senin (28/2/2022).

Diketahui sebelumnya seorang wanita Wajib Pajak (WP) di Kota Tangerang melalui akun TikTok nya mengeluhkan pelayanan di Gerai Samsat Lippo Karawaci yang tidak menerima pembayaran pajak melalui sistem elektronik, namun diharuskan membayar secara tunai, karena Bank Banten sebagai mitra Samsat tidak menyediakan layanan EDP (Elektronic Data Capture).

Padahal, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2016, salah satunya berisi arahan percepatan implementasi transaksi nontunai di seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Pemerintahan Daerah.

Tak cuma Inpres, Kemendagri juga sudah menerbitkan Surat Edaran Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Provinsi dan Surat Edaran Mendagri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Kabupaten/Kota yang dipertegas dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2019 Pasal 222 yang berisikan kewajiban Pemda untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut Akademisi Universitas Islam (Unis) Syeh Yusuf, Tangerang, ini menuturkan kebijakan Bank Banten yang tidak menyediakan layanan EDP atau elektrik dalam transaksi di Gerai Samsat Karawaci memalukan Gubernur Banten Wahidin Halim, karena hal itu akan menjadi bahan tertawaan dari daerah lain.

“Kota Banten yang berdampingan dengan Ibukota Negara masih menggunakan cara konvensional dalam transaksi keuangan.Hal seperti ini hanya bikin malu Gubernur saja. Padahal WH (Wahidin Halim) menekankan bawahannya agar visioner, ada inovasi dan solutip,” ujarnya lagi.

Dikatakan Adib, Bank Banten yang sudah go publik, ternyata sangat memprihatinkan dalam pelayanan transaksi keuangan masih mengunakan cara manual.

“Menyedihkan sekali pelayanan Samsat ini. Zaman sudah maju pesat, pelayanan kok seperti Indonesia belum merdeka. Terbukti tak ada inovasi. Bank Banten yang menjadi mitra juga payah, tak ada solusi selama ini,” cetusnya.

Adib menerangkan, recovery ekonomi bagi Pemrov Banten saat pandemi Covid 19, salah satu triggernya adalah pajak dan pendapatan.

“Jadi ketika pelayanan seperti ini, Samsat dan Bank Banten berarti tak berniat membantu Pemrov. Padahal Pemrov butuh PAD banyak untuk pembangunan,” tukasnya.

Sementara Direktur Operasional Bank Banten Denny Sorimulia Karim pihak yang dianggap paling bertanggungjawab dalam operasional Bank Banten ketika coba dikonfirmasi wartawan memilih bungkam dan tidak merespon panggilan telepon yang dilakukan untuk dilakukan konfirmasi.

Demikian juga, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp juga tidak berbalas meski pesan yang dikirimkan sudah dibaca dengan dua tanda tanda chek lis. ***

Penulis      :   A Rohman

Editor        :    Chandra

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top