Nasional

Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok Masyarakat

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM –  Panitia Kerja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Eselon 1 Kemendikbud RI dalam rangka membahas evaluasi keberjalanan PJJ selama masa pandemi Covid-19, Kamis (9/7) lalu. Dalam rapat tersebut dibahas konsep PJJ sebagai bagian dari peta jalan pendidikan nasional 2020-2035.

M. Samsuri selaku Kepala Biro Perencanaan mewakili Sekjen Kemendikbud RI menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis teknologi digital diperkirakan atas terus digunakan oleh satuan pendidikan paska pandemi.

“Pembelajaran berbasis digital akan mengurangi kesenjangan dan batas-batas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal di masa depan, karena peserta didik bisa belajar kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun juga,” ujarnya.

Karena itu kata Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI perlu adanya data yang lebih mendalam terkait PJJ tersebut.

Apakah Kemendikbud sudah memiliki data berapa banyak kabupaten/kota yang sudah memiliki akses internet memadai? Berapa sekolah yang telah memiliki perangkat TIK yang cukup? Berapa siswa yang kesulitan mengakses konten-konten daring?

“Data itu semua mutlak harus ada untuk membantu perencanaan program-program pendidikan ke depan. Bisa ditambahkan ke dalam Dapodik,” tegas Waketum Golkar itu di Jakarta, Sabtu (1/8/2020)

Hetifah menanyakan terkait saran Komisi X DPR untuk memberikan gawai negeri bagi para siswa dan guru yang membutuhkan.

“Bagaimana pendapat Kemendikbud akan saran tersebut, apakah akan dilaksanakan? Jika ya, saya berharap sekali bahwa proses produksinya dilakukan di dalam negeri, jadi kita tidak semata-mata langsung impor,” ujarnya.

Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemendikbud menyatakan pihaknya telah melakukan dan selesai mengolah 2 survey terkait pembelajaran jarak jauh. Survey pertama dilakukan dengan responden guru dan kepala sekolah, sementara survey kedua dilakukan kepada siswa dan orangtua.

“Dari survey kami ditemukan bahwa sebagian besar orangtua menghabiskan waktu 1-2 jam per hari mendampingi anak belajar. Jenis pendampingan dilakukan berbeda-beda tergantung dari jenjangnya,” kata Totok.

Untuk itu, Hetifah berharap Kemendikbud juga melaksanakan survey yang lebih mendalam.

“Perlu dipetakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi dalam mendampingi anak-anaknya, dan bantuan seperti apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Sampel responden orangtua harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dari tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Program-program terkait parenting yang sudah dibuat Kemendikbud juga harus dievaluasi, berapa orang yang sudah memanfaatkannya dan kalau bisa ada umpan baliknya.” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top