Nasional

Ketua MPR Minta Pemda Terus Kaji dan Evaluasi PPKM agar Tak Ada Penambahan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemda Terus Kaji dan Evaluasi PPKM agar Tak Ada Penambahan Covid-19
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat memperhatikan kenaikan jumlah kasus baru.foto: anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat memperhatikan kenaikan jumlah kasus baru dan tidak boleh lengah, serta terus mengkaji dan mengevaluasi penyebab kedua daerah tersebut masih memiliki kasus covid-19 di atas 100 orang. Termasuk dalam penerapan PPKM.

Hal itu disampaikan Bamsoet pada Kamis (21/10) terkait DKI Jakarta dan Jawa Barat mencatatkan penambahan kasus baru di atas angka 100, dan DKI Jakarta selama lima hari berturut-turut menyumbang kasus covid-19 terbanyak di Indonesia.

“Pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat harus memperbaiki sistem testing dan tracing yang selama ini telah dilakukan, dikarenakan testing dan tracing merupakan langkah awal untuk mencegah meluasnya virus corona. Serta meminta masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes kata Waketum Golkar itu, mesti mengantisipasi adanya lonjakan kasus dan potensi terjadinya gelombang III covid-19 di akhir tahun ini, dengan memperkuat treatment/perawatan bagi pasien covid-19 sehingga pasien dapat benar-benar kembali pulih setelah terpapar covid-19, dan menggiatkan pelaksanaan vaksinasi.

“Pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat harus bersikap hati-hati dalam menetapkan suatu kebijakan terkait pelonggaran-pelonggaran atau relaksasi, khususnya di sektor pariwisata dan perekonomian, agar tidak menjadi celah berkembangnya kembali covid-19 mengingat virus corona masih tetap menjadi ancaman karena belum sepenuhnya hilang,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, pemerintah melalui Kemenkes memperhatikan cakupan target vaksinasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan tetap mengimbau warga masyarakatnya untuk mengikuti program vaksinasi covid-19, dikarenakan vaksin covid-19 dapat meminimalisir dampak buruk bila terpapar covid-19 hingga menekan angka kematian akibat covid.

Perbaikan

Sejauh itu, Bamsoet menilai dari semua indikator terkait pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini didukung oleh banyaknya faktor yang membuat kasus Covid-19 di Indonesia saat ini relatif terkendali, salah satunya vaksinasi. Respon Ketua MPR RI:

Karena itu, ia mengapresiasi dan menghargai capaian seluruh pihak, mulai dari pemerintah, Satgas Covid-19, aparat hingga masyarakat dalam berkerja sama mengendalikan pandemi Covid-19 di tanah air. MPR pun mendorong semua pihak terus berupaya untuk mempertahankan situasi dan kondisi penanganan kasus Covid-19 tetap terkendali.

Namun, pihaknya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tetap meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dengan mengoptimalkan seluruh pos pelayanan vaksinasi dan unit pelaksana teknis dibawah Kemenkes agar target sasaran vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah dapat tercapai. Mengingat, vaksinasi ini terbukti menjadi salah satu game changer dalam penanganan pandemi.

“Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk dapat mempertahankan capaian positif dalam hal menekan penularan Covid-19, dengan terus memperbaiki kepatuhan dan kedisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan (prokes). Mengingat, sikap disiplin terhadap pelaksanaan prokes merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengendalian kasus di tanah air,” jelas Bamsoet

Ia pun minta semua pihak bergotong royong untuk menjaga tren positif pengendalian pandemi. Dengan saling mengingatkan agar tidak lalai serta berharap, apa yang telah kita capai ini sesegera mungkin dapat mengembalikan kondisi Indonesia seperti sediakala.

Aglomerasi

Selain itu terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dari wilayah aglomerasi Jabodetabek karena angka capaian vaksinasi Covid-19 belum mencapai target, Bamsoet mengingatkan pemerintah agar meskipun kedua wilayah tersebut dikeluarkan dari wilayah aglomerasi yang berdampak pada penurunan level PPKM.

Sebab, hal itu tetap perlu didukung untuk capaian target vaksinasinya. Disamping itu pemerintah bersama aparat tetap perlu melakukan pengawasan kepada setiap orang yang bepergian di daerah aglomerasi Jabodetabek. Mengingat, sempat terjadi kenaikan kasus pada pekan terakhir di wilayah DKI Jakarta walaupun tidak signifikan namun tetap perlu diwaspadai.

Dikatakan, bahwa pemerintah harus tetap mendorong Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dalam hal pencapaian vaksinasi Covid-19, salah satunya dengan penyediaan stok vaksin dan kegiatan vaksinasi yang lebih intensif. Mulai dari mendekatkan pos-pos vaksinasi di tengah-tengah lingkungan warga hingga menggencarkan upaya penyisiran warga yang sudah dan belum divaksinasi Covid-19, bersama tokoh masyarakat, ketua RT dan RW.

“MPR minta pemerintah untuk tetap mempertimbangkan faktor sosiologis kemasyarakatan dan kearifan lokal dalam mengeluarkan setiap kebijakan, khususnya terkait penurunan level PPKM. Jangan sampai pemerintah menambah daerah yang dikeluarkan dari wilayah aglomerasi akibat capaian vaksinasi Covid-19 di daerah tersebut belum mencapai target. Sebab, kebijakan tersebut dinilai sebagai sikap tidak konsistennya pemerintah dalam penurunan level PPKM,” pungkasnya.

Penulis: Arpaso

Editor: Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top