Nasional

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Tetap Fokus Penanganan Covid-19

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyusul kasus positif Covid-19 yang sudah tersebar ke 34 provinsi dan 422 kabupaten/kota di Indonesia, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong semua Gugus Tugas Covid-19 dari pusat hingga daerah untuk tetap fokus pada penanganan Covid-19

“Baik memperketat PSBB, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh daerah, untuk menekan angka penambahan kasus dan meluasnya penyebaran covid-19,” demikian Bamsoet, Senin (8/6/2020)..

Waketum Golkar itu minta pemerintah terus berupaya keras dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dengan meningkatkan rapid test secara masif dan pelacakan history kontak warga yang dinyatakan positif serta melakukan isolasi yang ketat.

“Kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk terus berupaya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan orang, meningkatkan patroli di berbagai tempat perbelanjaan. Baik di pasar maupun di mal yang menjadi pusat kerumunan, serta menindak tegas pelanggar PSBB mengingat pusat perbelanjaan (mal) direncanakan akan mulai dibuka kembali pada 15 Juni nanti,” ujarnya.

Selain itu Bamsoet, mengimbau semua pihak untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, menghindari dan tidak membuat kerumunan serta mengikuti dengan ketat protokol kesehatan dari pemerintah.

Bansos

Sementara itu dengan masih adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial/bansos yang belum tepat sasaran, dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK melalui aplikasi Jaga Bansos per 5 Juni 2020, ada 118 keluhan terkait penyaluran bansos tersebut.

Untuk itu, Bamsoet mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah/Pemda segera memperbaiki manajemen penyaluran, serta mengecek dan menindaklanjuti laporan tersebut, dan segera memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dikeluhkan.

Seperti pelapor yang sudah didaftar namun tidak menerima bansos yang tidak menerima bansos, jumlah bantuan dana yang diterima kurang dari yang seharusnya diberikan, bansos tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, adanya penerima fiktif, laporan mengenai adanya warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu, kualitas bansos yang diterima buruk, dan yang seharusnya tidak menerima bansos, tapi memperoleh bansos.

Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bansos, melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, dan verifikasi data yang dilakukan berjenjang dari RT, RW, hingga provinsi.

“Juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan, agar penyaluran bansos dapat dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top