JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi III DPR Rudy Masud menyoroti masalah banyak separatis Papua yang belum bisa ditangani oleh Badan Nasional Penanggulanga Teror (BNPT). Bahkan dari sinergisitas antara BNPT dengan 46 kementerian dan lembaga tidak memprioritaskan masalah terorisme di Papua. “Apalagi bapak pernah menjadi Kapolda Papua. Saya paham soal Papua ini. Padahal tindakan teroris ini secara acak terjadi di Papua,” katanya dalam rapat kerja dengan Kepala BNPT, Komjen Pol, Boy Rafl Amar di Jakarta, Selasa (25/01/2022).
Lebih jauh Rudy mendorong peran BNPT agar maksimal dalam menjaga kedaulatan NKRI. Karena perilaku separatis di Papua sudah kelewatan. “Jadi pada 2022, kami berharap lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan separatis atau teror menjadi prioritas BNPT. Saya optimis bapak bisa menanganinya,” terangnya.
Selain itu, Politisi Partai Golkar ini meminta agar BNPT bisa meminimalisir gejolak yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Apalagi situasi di Papua akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. “Bapak sudah tahulah, bagaimana hewan peliharaan (babi), kalau mati ditabrak, sungguh merepotkan,” ungkapnya lagi.
Pasalnya, sambung Rudy, setiap wilayah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman dan kearifan mesti tetap dipelihara dalam bingkai NKRI.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut rumah tahanan bagi teroris overload atau melebihi kapasitas. Pasalnya, banyak teroris yang tertangkap terkait langkah preventif strike atau pencegahan terhadap aksi terorisme. “Level pencegahan menyebabkan overload pada rutan-rutan yang berkaitan dengan penampung menampung kejahatan para tersangka terorisme,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Kemudian, Boy menjelaskan, terdapat titik operasi penemuan terduga teroris yang relatif sulit diakses, karena terbatasnya sarana prasarana. Di mana, hal ini juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasi di lapangan seperti salah satunya di Poso.
Sementara, anggaran BNPT harus dipangkas Rp130 miliar akibat refocusing yang membuat BNPT harus mengurangi program-program di masyarakat. “Itu lumayan mengurangi program-program kami di masyarakat,” ungkapnya.
Namun, kata mantan Kapolda Papua ini, dengan semangat sinergitas dan semangat pemberdayaan masyarakat luas BNPT akhirnya mendapatkan dukungan-dukungan yang sangat berarti. “Sehingga keterbatasan dalam anggaran kami cari solusi agar masyarakat luas ikut mendukung,” ungkapnya. ***
Penulis : Arpaso
Editor : Budiono
