JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan bahwa penunjukkan Indonesia menjadi Presidensi G20 per 1 Desember 2021 menjadi sebuah jembatan untuk menuju negeri maju berkeadilan dengan harapan GNP perkapita income US$12.500 pada 2035 nanti. Karena itu, masyarakat patut berbangga dengan kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia. “Kita berharap Indonesia mampu menjadi 5 besar dunia saat 100 tahun Kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti,” kata Hafisz kepada suarainvestor.com melalui Whatsapp (WA), di Jakarta, Sabtu (3/12/2021)
Lebih jauh Hafisz berharap juga
Indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju.
“Kita patut berbangga menjadi Ketua G20 2021-2022,” ujarnya lagi.
Wakil Ketua umum PAN ini mengapresiasi Indonesia memegang Presidensi G20. Kepemimpinan Indonesia ini sangat strategis, karena Indonesia negara besar dengan populasi 276 juta jiwa dan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.
Untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin peran itu dimainkan Indonesia, asal sungguh-sungguh dilakukan.
Salah satu kesenjangan yang coba dijembatani Indonesia di masa pandemi ini adalah akses vaksin antara negara maju dan terbelakang seperti di Afrika.
Sementara mengomentari isu lingkungan, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Indonesia mendapat tantangan berat akibat climate change yang mulai banyak memakan korban terutama kerusakan alam mengakibatkan banjir dan kerusakan hutan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan feasibility study ekonomi dan lingkungan.
“Jika kita konsisten terapkan pembangunan berwawasan SDG’s dengan tetap memelihara kelestarian alam, maka insyaallah kita akan mampu dengan catatan tetap konsisten,” ungkap Hafisz.
Legislator dari Sumsel I ini menambahkan bahwa Indonesia harus memandang demokrasi sebagai pintu masuk menuju keadilan dan kesejahteraan. Dengan begitu, akan menafikan kemungkinan kepemimpinan dengan sistem oligarki.
“Saya yakin jika Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila, maka kita optimis bahwa ekosistem tata dunia yang adil, sehat, dan berkelanjutan bisa terwujud. Namun, perlu kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan masyarakat di atas segalanya, agar tercipta keadilan dan kesejahteraan yang kebih baik dan sehat. Baiknya tatanan dalam negeri akan menjadi benchmark bagi kita untuk G20 dan dunia,” pungkasnya. ***
Penulis. : Iwan Damiri
Editor. :. Kamsari
