*) Burhanuddin Saputu
Sebuah transformasi mengejutkan diakhir 2005 di desa Fatufia dan Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, datang dua sosok kakak-beradik, mereka adalah Halim Mina & Hamid Mina, pengusaha kelahiran Medan keturunan Tionghoa itu adalah pemimpin Bintang Delapan Group – sebuah perusahaan holding yang didalamnya ada PT Bintang Delapan Mineral (BDM). Kakak-beradik ini juga punya relasi baik dengan tokoh militer senior seperti Letjend TNI (Purn) Sintong Panjaitan – kerabat seniornya Jend. TNI (HOR-Purn) Luhut Binsar Panjaitan di korps kemiliteran. Walau sosok konci dalam perusahaan Bintang Delapan Group itu adalah Halim Mina & Sintong Panjaitan.
Melihat alam desa Fatufia – Morowali yang begitu asrih, rupanya dibalik itu tanahnya mengandung ore nikel kadar 1.14% hingga 2.56%, tentu sangat mengiurkan bagi seorang pengusaha tambang. Romantisme belajar dari kegagalan eksplorasi tambang batu bara di Kalimantan Timur, akhirnya kakak-beradik ini memutuskan beralih ke tambang nikel, dan sejak itu pula PT. Bintang Delapan Mineral mengekplorasi nikel Morowali. Namun seiring diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mendorong hilirisasi dan melarang ekspor bijih nikel mentah, lalu memantik naluri untuk membangun smelter nikel. Sehingga pada 2010 Bintang Delapan Group (Indonesia) milik Halim bersaudara ini kemudian menggandeng Tsingshan Group (China) selaku produsen nikel terbesar dunia asal China, disinilah cikal bakal keinginan membangun kawasan industri nikel di Bahodopi – Morowali.
Seiring dengan wacana dan keinginan itu, ada agenda kerja sama strategis Indonesia – Tiongkok, tertuang dalam forum bisnis Indonesia – China, maka ditandatanganilah kesepakatan pendirian Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada tanggal 3 Oktober 2013 oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Xi Jinping. Berikutnya IMIP kemudian memperoleh izin prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) pada tanggal 12 September 2013, disinilah langkah awal legalitas PT. IMIP sebagai pengelola kawasan industri nikel terbesar Indonesia saat ini di Morowali.
Diawal-awal pemerintahan Jokowi – JK guna melanjutkan kesepakatan dalam forum bisnis Indonesia – China pada 2013 itu, maka dilakukanlah groundbreaking pembangunan smelter nikel pada tanggal 5 Desember 2014. Selanjutnya Presiden Jokowi tentu merestui Menteri Kordinator Maritim & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berinisiatif melanjutkan lobi guna terwujudnya kawasan IMIP yang diimpikan itu. Luhut kemudian menjadi sosok terdepan dalam melobi para petinggi China hingga Presiden Xi Jinping agar China mau investasi pada proyek hilirisasi nikel di Morowali. Opung (Luhut) berhasil mengajak China berinvestasi sebesar 20 miliar USD dengan asumsi kurs dollar saat itu Rp. 16.500 per satu USD, setara dengan Rp. 330 triliun – Luhut Binsar Panjaitan ketika itu bagai Kaisar Qianlong yang heroik.
Dalam lobi itu, romantisme masa lalu terjalin kembali antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Sintong Panjaitan, adalah semacam gatekeeper/palang pintu penentu berhasil tidaknya investasi proyek hilirisasi nikel ini. Nyatanya Luhut Binsar Panjaitan berhasil menjalankan misi Pemerintah RI sekaligus bisa mewujudkan mimpi dua kepala negara saat tahun 2013, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia) dan Xi Jinping (China) dan untuk pertama kalinya smelter nikel beroperasi pada bulan April 2015. Selanjutnya kawasan ini diresmikan Presiden Jokowi tanggal 29 Mei 2015 sekaligus menandai dimulainya operasional IMIP sebagai pusat pengolahan nikel terintegrasi pertama di Indonesia.
Sejak itulah sekitar tahun 2017-an dan seterusnya, atas kerjasama pembangunan kawasan industrial nikel Morowali antara Bintang Delapan Group dengan Tsingshan Group maka berdatangan pula Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang terkenal dengan julukan negeri “Tirai Bambu” itu, memadati bandara internasional Soekarno – Hatta untuk melanjutkan penerbangan ke daerah pertambangan nikel di Timur Indonesia, antara lain: bandara Haluoleo – Kendari dan bandara Mutiara SIS Al-Jufri – Palu, hingga menjadi momok dikalangan masyarakat penerbang olehkarena begitu banyaknya TKA asal China dalam setiap penerbangan. Kerisihan itu pula yang kemungkinan mendorong Opung memenuhi permintaan investor asing agar ada bandara khusus dalam kawasan industri IMIP – Morowali.
Belum lama ini publik dihebohkan pernyataan “tidak boleh ada republik di dalam republik” dari seorang Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin karena melihat bandara IMIP bisa melakukan penerbangan antar negara. Padahal izin penerbangan tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 menyatakan bandara khusus IMIP boleh melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara – artinya regulasi itu dikeluarkan di era Presiden Prabowo saat ini.
Bandara khusus IMIP dengan landasan pacu sepanjang 1.890 meter dan lebar 30 meter ini bisa didarati bukan hanya pesawat Jet Pribadi atau sejenis ATR tetapi Airbus A320 juga bisa. Walau sedemikian ektrim pernyataaan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu bukan berarti tidak beralasan, namun kekhawatiran atas kedaulatan NKRI serta juga mungkin atas kerisihan terhadap TKA asal China, olehkarena perang ke depan sesungguhnya bukan pendudukan tetapi perebutan Sumber Daya Alam. Makanya itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi atas kebijakan yang mereka bikin adalah guna menyelamatkan Sumber Daya Alam Indonesia ini melalui regulasi hilirisasi.
Terkait rebutan Sumber Daya Alam, coba melepas pandangan sedikit saja keluar sana, kita coba tengok jalur Laut Cina Selatan adalah laut semi tertutup yang strategis di Samudera Pasifik bagian barat. Bila ramalan akan ada konflik perang di laut Cina Selatan sana benar terjadi, maka akan beradu kekuatan senjata perang handal oleh tiga negara besar, yaitu Amerika – China – Rusia. Ketika itu bisa terbentuk formasi blok barat dan blok timur, dan Indonesia dengan pakem politik internasionalnya yang bebas dan aktif, bakal bisa mungkin ia menjadi “tawanan” blok timur dibawah kontrol China. Maka ketika itu terbalaslah luka politik lama Kaisar Kubilai Khan saat tentara Tartar (angkatan perang Kekaisaran Mongolia) datang ke tanah Jawa pada tahun 1293, ditipu abis oleh Raden Wijaya – pendiri kerajaan Majapahit (menantu Kertanegara – Raja Singosari).
Bahwa kawasan industrial nikel terintegrasi yang tersohor itu telah operasional di Morowali-Sulawesi Tengah, dan andai pertempuran terjadi benar berkecamuk di Laut China Selatan sana, maka cerita perihal tentara Tartar ke tanah Jawa akan terulang di Morowali di tanah Sulawesi – Luhut Binsar Panjaitan sudah membawa harta karung (investasi) Tiongkok ke Indonesia. Akan tetapi masalah pokok sesungguhnya tidak semata disitu, tetapi pada bagaimana selayaknya rakyat dan negara ini diurus.
Coba kita lihat Indonesia Morowali Industrial Park menyetor pajak dan royalti setiap tahun, sejak tahun 2015, dan di tahun 2024 menyetor pajak & royalti ke negara sekitar Rp. 18,56 triliun. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Morowali mengalami lompatan luar biasa dari sekitar Rp 181 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 585,16 miliar di tahun 2023, sisi lainnya penyerapan tenaga kerja di IMIP mencapai sekitar 86.394 orang per 1 September 2025. Para pendatang pencari kerja tersebut sudah tentu mereka butuh tempat tinggal, makan & minum, hiburan, rekreasi dan lain sebagainya.
Serapan tenaga kerja sebanyak itu bila dijejer dengan penduduk lokal saat IMIP resmi beroperasi di tahun 2015, tampak Morowali berpenduduk sekitar 129.814 jiwa, sedangkan kecamatan Bahodopi sekitar 6.592 jiwa, dan desa Fatufia selaku lokasi tempat kawasan IMIP hanya berpenduduk 1.026 jiwa, demikian juga desa Labota. Dari sini kita bisa bayangkan suatu perkampungan desa, yang semula gelap-gulita serta sepi seketika menjadi ramai manusia, lalu lintas kendaraan, lalu lintas alat-alat berat, pembangunan gedung-gedung, serta penerangan yang terang-benderang.
Sayangnya otoritas negara hampir tidak ada di kawasan ini, kecuali itu memungut pajak dan royalti, padahal dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekelas Aneka Tambang (Antam) saja tidak berdaya berdampingan dengan raksasa dua perusahaan swasta ini (Bintang Delapan Group dan Tsingshan Group) selaku penopang utama Indonesia Morowali Industrial Park, apalagi perusahaan swasta lainnya – maka nyatalah disini di Morowali negara tak bisa hadir untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Bahkan kawasan ini, kini menyediakan layanan lengkap bagi investor, antara lain: lahan, pelabuhan, listrik, hingga bandara internal/khusus, dan entah apalagi. Tentu cukup mengiurkan bagi investor asing – artinya kolaborasi dua Group perusahaan swasta yang raksasa itu yang semula difasilitasi negara dan mendapat insentif, kini bisa memperdagangkan Morowali kepada investor asing.
Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) bukanlah perusahaan tambang nikel, bukan pula perusahaan holding company tetapi mengelola kawasan industri nikel terintegrasi yang menjaring ada banyak perusahaan didalamnya yang serumpun berbasis nikel. Namun ia sifatnya fokus pada arah kebijakan strategis, manajemen keuangan, serta kordinasi seluruh grup bisnis, yang tentang ini sama dengan sifat perusahaan holding company.
Ia mirip seperti Agung Sedayu Group yang mengelola Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk para pengembang membangun hunian, gedung perkantoran/komersial, restoran, pariwisata/hiburan secara terintegrasi. Mereka tidak berinteraksi langsung dengan proses atau kerja-kerja produsen dan kebutuhan konsumen tetapi mereka mendapatkan hasil dari proses itu. Mereka bukanlah pedagang antara apalagi makelar, tetapi mendapatkan penghasilan dari manajemen kawasan itu – hebaat kan.
Kawasan industrial Morawali yang terintegrasi yang dirintis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian dibangun serta diresmikan Presiden Jokowi ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa di Pulau Sulawesi, dan seolah ingin mengatakan adanya hilirisasi nikel membuktikan bahwa visi dan keberanian bisa mengubah peta jalan ekonomi dunia, khususnya Kawasan Indonesia Timur yang ragam Sumber Daya Alam baik di darat maupun di laut, dengan potensi vital yang menonjol adalah nikel dan emas, serta minyak bumi. Khusus bidang pernikelan ini ada banyak mata rantai kehidupan disitu: ada kontraktor mining /penambang, ada pemilik lahan, ada pemilik IUP, ada smelter, ada kawasan industrial nikel, serta lainnya. Jadi Pulau Sulawesi ini sudah memadai untuk membentuk ketahanan ekonomi kawasan melalui sebuah wadah, misalnya sebut saja Dewan Transisi Ekonomi Indonesia Timur.***
*)Ketua Pujakesuma Sulawesi Tenggara
