Nasional

Herman Khaeron: Satuan Wilayah Produksi untuk Cegah Melonjaknya Harga

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengusulkan perlunya satuan wilayah produksi pertanian untuk kedaulatan pangan. Misalnya di Cianjur Jawa Barat untuk padi organik, Karawang untuk padi hibrida, Brebes Jawa Tengah untuk bawang merah, Lembang Bandung untuk sayur-mayur, Sulawesi untuk holtikultura, dan sebagainya.

“Mata rantai distribusi yang panjang dari hasil pertanian, yang sampai 8 hingga 9 tingkatan dari petani, distributor, pengepul sampai ke pedagang. Disamping adanya pemilihan kualitas produk, adanya kartel itu sehingga harga cabai itu naik menjadi Rp 180 ribu/Kg,” tegas Herman Khaeron dalam dialektika demokrasi “Memburu Kartel Cabai” bersama anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Eka Sastra dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Dimana 80 % hasil pertanian seperti beras, kedelai, jagung, kacang, bawang, garam, sayur-mayur, cabai, dan buah-buahan selama ini diprokduksi oleh rakyat. Bukan oleh kartel. Karena itu Herman meminta kita berterima kasih kepada rakyat, yang masih bersedia bertani.

Namun, jika ada gerakan tanam cabai di setiap rumah juga membahayakan petani. Sebab, kalau harga cabai sampai anjlok, maka mereka bisa beralih menanam yang lain, dan di sinilah perlunya satuan wilayah produksi pertanian tersebut. “Jangan sampai Jakarta terpengaruh dengan distribusi cabai dari Sulawesi karena harganya akan sangat mahal akibat dikirim melalui pesawat,” ujarnya.

Ditambah lagi belum ada institusi negara yang bisa diperintahkan untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga-harga tersebut. Bulog misalnya, hanya menangani beras, gula, tepung terigu, dan semacamnya, sehingga tetap melahirkan kartel-kartel, sedangkan yang mampu melawan kartel tersebut hanya pemerintah.

Karena itu kata Herman, DPR akan koordinasi dengan menteri pertanian untuk merumuskan kebijakan tersebut. Disamping perlu badan pangan nasional yang bisa langsung menangani produksi, distribusi, pengdaan dan lain-lain untuk mendekatkan produksi kepada konsumen. Sementara Kemendag RI terlalu banyak jenis pertanian yang ditangani.

Eka Sastra menilai lahirnya kartel dan oligarki tersebut akibat tidak terbangunnya tata niaga, petani tidak berdaya, dan tak mempunyai bergaining menghadapi korporasi. “Seharusnya kita membatasi sistem kuota dengan menerapkan sistem tarif. Apalagi kalau hanya 5 – 10 orang yang menguasai pasar, inilah yang harus diseimbangkan. Dan, itu dibutuhkan intervensi negara, agar tak sepenuhnya diserahkan ke pasar,” tambahnya.

Selain itu perlu perubahan pertanian dari tradisional ke modernisasi agar tidak tergantung kepada hujan, tidak mengalami kelangkaan dan harga terus naik. Sebab, strukutur pasar yang oligarki dengan pasar yang dikuasai beberapa orang, justru mendorong harga melambung tinggi. “Anehnya negara belum hadir,” ungkapnya.

Sementara itu Masinton menilai sanksi untuk kartel ini masih ringan hanya dipenjara selama 6 bulan. Kartel akan lebih memilih dipenjara dibanding sanksi Rp 25 miliar, sesuai UU No.55 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. “Jadi, menjadi tantangan kepolisian untuk membongkar kongkalikong, kartel, monopoli dan oligarki harga-harga itu,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top