JAKARTA-Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang , Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyarankan pemerintah perlu membentuk badan khusus guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok dan Bali. Karena gempa Lombok ternyata membawa dampak hingga ke luar pulau. “Badan semacam ini pernah dibentuk saat Aceh terdampak gempa dan Tsunami, sehingga perlu juga badan semacam ini untuk penanganan Lombok dan Bali dengan Keppres (Keputusan Presiden),” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Mantan Ketua RUU Pansus Aceh menjelaskan dengan adanya badan tersebut, maka proses penanganan kedaruratannya bisa fokus dan berlanjut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Dengan demikian upaya penangan darurat, pemulihan kehidupan, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan dengan cepat, terstruktur dan efektif dan terkoordinasi,” tambahnya.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini menuturkan langkah dengan membentuk badan khussu ini akan memberi ketenangan dan kepastian langkah yang diambil negara. Sekaligus bisa mensinergikan seluruh kepedulian, bantuan, dan anggaran baik dari APBN maupun APBD, sumbangan masyarakat dan juga bantuan dari negara sahabat.
Mantan Politisi Golkar menambahkan dengan pengalaman yang ada, badan ini berada di bawah langsung presiden. Hal ini mengingat pengalaman penanganan Tsunami Aceh yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden.
Setidaknya langkah cepat pembentukan badan ini, diharapkan akan memberi arah dan kepastian terhadap seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi paska gema Lombok dan Bali. Karena ini bukan sekedar pembangunan kembali secara fisik , tapi yang lebih utama adalah rehabilitasi kehidupan masyarakat pasca gempa di Lombok. ***
