*)Rudi Andries
Gagasan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang disampaikan selang beberapa waktu oleh Menteri Airlangga Hartarto sekilas tampak sebagai inovasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial
masyarakat. Nampaknya ide ini muncul setelah pertemuan Presiden dengan Ratu Máxima dari Belanda. Jika ditelaah lebih dalam, gagasan tersebut mencerminkan fenomena yang semakin sering muncul dalam administrasi negara: dewanisasi kebijakan publik.
Dewanisasi terjadi ketika masalah struktural negara dijawab dengan
membentuk forum koordinasi baru, alih-alih memperkuat institusi yang sudah ada.
Negara Tidak Kekurangan Dewan
Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah membangun banyak lembaga koordinasi tingkat nasional, antara lain:
• Dewan Ekonomi Nasional
• Dewan Nasional Keuangan Inklusif
• Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
• berbagai komite lintas kementerian.
Di atas semua itu, negara juga telah memiliki institusi inti seperti:
• Otoritas Jasa Keuangan
• Bank Indonesia
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jika dilihat dari arsitektur kelembagaan, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan lembaga untuk mengelola sektor keuangan. Yang sering kali kurang justru adalah kejelasan mandat, integrasi kebijakan, dan kapasitas eksekusi.
Dalam konteks seperti itu, pembentukan dewan baru berisiko hanya
menambah lapisan koordinasi, bukan memperkuat kemampuan negara
untuk bertindak.
Masalah Finansial Rumah Tangga Bersifat Struktural
Istilah “kesejahteraan keuangan” sering diasosiasikan dengan literasi finansial atau akses terhadap layanan keuangan.
Namun dalam kenyataannya, kondisi
finansial rumah tangga Indonesia dipengaruhi oleh faktor yang jauh lebih mendasar, seperti: dominasi sektor informal dalam pasar tenaga kerja, keterbatasan sistem pensiun nasional, kerentanan terhadap biaya kesehatan, terbatasnya akses pembiayaan produktif.
Masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui forum koordinasi
baru, melainkan memerlukan reformasi arsitektur ekonomi nasional.
Risiko Inflasi Kelembagaan
Sejarah administrasi publik menunjukkan bahwa semakin banyak lembaga koordinasi yang dibentuk tanpa mandat eksekusi yang jelas, semakin besar risiko munculnya inflasi kelembagaan. Struktur pemerintahan menjadi semakin kompleks, tetapi akuntabilitas justru semakin kabur.
Dalam situasi seperti ini, lembaga koordinasi sering kali berubah fungsi menjadi: ruang kompromi politik, forum distribusi jabatan, simbol aktivitas kebijakan tanpa perubahan nyata.
Fenomena ini tidak unik di Indonesia, tetapi banyak negara berkembang pernah mengalaminya sebelum melakukan reformasi institusi yang lebih mendasar.
Kepemimpinan Transformasional Membutuhkan Keberanian
Institusional.
Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa transformasi ekonomi biasanya terjadi bukan karena banyaknya lembaga koordinasi, tetapi karena kejelasan
desain institusi.
Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan justru cenderung: menyederhanakan struktur kelembagaan, memperkuat institusi inti, memberikan mandat yang jelas dan terukur.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut berarti memperkuat arsitektur yang sudah ada, bukan menambah lapisan kelembagaan baru.
Pilihan Strategis di Tangan Presiden.
Presiden memiliki peluang besar untuk membangun sistem ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaulat. Namun pilihan kebijakan yang diambil akan menentukan apakah negara bergerak menuju reformasi struktural, atau hanya menambah lapisan administrasi baru.
Jika tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, maka prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada:
• pembangunan sistem perlindungan ekonomi nasional
• penguatan dana pekerja jangka panjang
• integrasi infrastruktur data keuangan dan sosial.
Langkah-langkah tersebut mungkin lebih kompleks daripada membentuk dewan baru, tetapi dampaknya akan jauh lebih nyata bagi masyarakat. Hendaknya kita tidak mengandalkan proliferasi dewan, melainkan arsitektur institusi yang keras dan sederhana.***
*)Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).
