JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Fraksi PPP menegaskan tak mau terburu-buru merespon soal wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode. Alasannya hal itu baru sebatas usulan dan aspirasi dari masyarakat. Sebaiknya dibiarkan saja berkembang.
“Ya, kita analisis dululah, bagaiman argumentasinya. Sebab ada juga yang mengusulkan masa jabatan presiden cukup satu priode dengan rentang waktu 8 tahun,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baedowi dalam dialektika demokrasi “Bola Liar Amandemen, Masa Jabatan Presiden Diperpanjang?” bersama anggota DPR RI (F-NasDem) Syarief Abdullah Alkadrie, dan Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Menurut Awi-sapaan akrabnya, pembatasan masa jabatan presiden maksimal hingga 2 periode merupakan koreksi dari rezim orde baru. “Jadi masuki era reformasi ada amandemen UUD 45 terhadap beberapa pasal-pasal. “Sehingga terciptalah sistem yang sekarang ini,”tambahnya.
Jadi, kata Awi, semangat reformasi yang ingin membatasi kekuasaan melalui periodesasi karena ada pengalaman masa lalu yang tanpa batas. Sehingga Soeharto berkuasa sampai 32 tahun.
Sementara itu, Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengaku wacana perpanjangan masa jabatan presiden sepakat untuk dibuka ke publik. Karena diskursus publik harus tetap berjalan dan tidak boleh disumbat. “Namun
persoalannya, harus ada kehati-hatian dalam melihat persoalan ini agar MPR tidak salah jalan,” ungkapnya.
Menurut Ujang, kewenangan dan kekuasaan yang begitu panjang tentu memiliki dampak negatif. Masalahnya, kekuasaan itu sangat menyenangkan. “Persoalannya, apakah secara rasional ini penting bagi rakyat atau penting bagi elite, jadi ini yang harus dikaji secara matang,” jelasnya.
Bagi Fraksi Partai Nasdem, kata Syarief Abdullah Al Kadrie, pihaknya tidak dalam osisi menolak dan menerima wacana tersebut. Namun melihat sebatas gagasan saja. “Suatu khasanah atau kekayaan untuk didiskusikan, biar wacana ini berkembang di masyarakat,” paparnya.
Bisa jadi wacana ini, lanjut Syarief, karena pemerintahan yang sedang berjalan saat ini sedamg mempersiapkan beberapa hal yang sangat penting. Misalnya, soal perpindahan ibukota dan sebagainya. Sehingga perlu masa jabatan presiden perlu diperpanjang. “Tentu hal ini tidak mudah, harus kita kaji, apa benar begitu,”imbuhnya. ***
