Nasional

Dua RUU Jadi Prioritas Komite III DPD RI 2017

JAKARTA – Pada masa sidang III Tahun 2016-2017, Komite III DPD RI memiliki program kegiatan yang menjadi prioritas. Dua RUU yang menjadi prioritas tersebut adalah RUU tentang Sistem Pengupahan dan RUU tentang Ketahanan Keluarga

“Adapun penyusunan RUU tersebut hingga saat ini masih tahap inventarisasi materi,” tegas Wakil Ketua DPD Fahira Idris saat laporan pelaksanaan tugas Komite III pada sidang paripurna ke-8 di Gedung DPD RI Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Menurut Fahira, Komite III DPD RI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pihaknya telah melakukan kegiatan inventarisasi materi melalui kunjungan kerja ke Bahrain dan Kuwait.

“Hasil dari inventarisasi materi ini akan menjadi bahan dari bahasan dalam kegiatan finalisasi penyusunan pengawasan DPD atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 yang akan dilaksanakan pada massa sidang berikutnya,” kata senator asal DKI Jakarta itu.

Selain itu, Komite III DPD RI telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lantaran, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. “Maka dibutuhkan penanganan yang sistematis dan massif serta dukungan dari semua instansi pemerintahan dan komponen masyarakat,” ujarnya.

Karena itu Fahira berterimakasih kepada DPD dan BNN atas melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam pencegahan narkotika. “Alhamdulilah MoU itu sudah ditandatangani pada sidang paripurna ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top