JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR, Sonny T Danaparamita membeberkan sejumlah permasalahan PLN yang perlu menjadi perhatian serius. Dalam laporan BPK, terungkap ada sekitar 79 temuan masalah dalam PLN. “Misalnya, masalah yang terkait dengan kelistrikan dan batu bara meliputi 10 anak perusahaan PLN. Kemudian ada lagi, persoalan harga dan stok sekitar ada 13 temuan. Lalu hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur ada 19 temuan. Paling tinggi terkait pembangkit listrik ada 36 temuan,” katanya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan Direksi PT PLN, di Jakarta, Senin (28/3/2022).
Dengan banyaknya temuan kasus ini, kata Sonny, Komisi VI DPR butuh penjelasan soal masalah tersebut. Disisi lain, berdasarkan data 2020, bahwa pembangkit listrik swasta baru mau mencapai 50 persen. “Jadi ini merupakan beban berat yang ditanggung PLN, meskipun tadi sudah disampaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan IPP mampu menghemat Rp37,21 Triliun,” ujarnya.
Politisi PDIP ini sepakat dengan kebijakan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang akan mempercepat digitalisasi PLN. Karena digitalisasi ini akan mendorong iklim transparansi pada tubuh PLN. “Tanpa transparansi maka pengawasan public menjadi lemah, sehingga akan menimbulkan fraud, kecurangan, dan korupsi akan bisa merajalela di PLN. Berdasarkan data 2010-2018, PLN juara pertama kasus korupsi yaitu 21 kasus,” paparnya.
Legislator dari Dapil Jatim III ini berharap semoga Dirut PLN dapat menjalankan kebijakan tersebut, karena saat ini baru langkah awal, transparansi belum dilalukan sepenuhnya. “Contohnya inisiatif dari Presiden Jokowi soal pembangunan 35.000 MW, baru saya buka website PLN ternyata up date data terakhir 26 September 2018, jadi up date data tidak ada. Sehingga saya perlu mempertanyakan soal itu, karena tanpa transparansi yang terbuka, tidak akan berjalan baik,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN berhasil memangkas utang di tengah pandemi Covid-19 sebesar Rp51 triliun.
“Dengan bangga bisa diumumkan PLN mampu pelunasan utang dipercepat sebesar Rp 30,8 triliiun pada 2020 dan 21,7 triliun di 2021,” katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, pelunasan utang tersebut merupakan hasil upaya perseroan menaikkan penjualan listrik, pengelolaan pendapatan secara baik, mengurangi biaya, dan arus kas dijaga baik.
“Sehingga penurunan utang Rp 51 triliun ini, baik pokok atau bunga biaya operasi kami turun Rp 5 triliun sampai September 2021,” ujarnya.
Tercatat penjualan listrik PLN juga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, di mana pada 2020 penjualan listrik diperkirakan 238 hingga 239 terawatt hour (TWh) dan terealisasi 243 TWh. “Di 2021 dari tadinya 249 TWh kami bisa meningkatkan menjadi 257 TWh,” ucapnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko
