JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Anggota gota Komisi VIII DPR Aprozi Alam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak akan terpengaruh dengan ketegangan geopolitik global akibat perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Pemerintah bersama parlemen disebut telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi berbagai potensi dampak konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar tersebut, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik.“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” kata Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).
Dia memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan. Hingga kini, menurut dia, tidak ada kendala berarti baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Aprozi menjelaskan, pemerintah dan DPR telah mengantisipasi berbagai skenario risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah. Dalam forum tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti dinamika geopolitik yang kian kompleks, terutama terkait konflik di Timur Tengah dan implikasinya terhadap stabilitas energi global.
Dia menilai salah satu faktor krusial adalah potensi penguasaan dan pengaturan lalu lintas energi di Selat Hormuz oleh Iran. Menurutnya, kebijakan Iran yang membedakan akses bagi negara “kawan” dan “lawan” berpotensi memicu ketegangan baru di antara kekuatan global. “Jika Indonesia dianggap sebagai ‘kawan’ oleh Iran, pertanyaannya adalah bagaimana respons Amerika Serikat. Karena pada saat yang sama, Amerika juga memiliki klasifikasi sendiri terhadap negara mitra dan lawan,” ujarnya.
Hikmahanto menjelaskan, dinamika tersebut dapat berdampak langsung pada pasokan dan harga minyak dunia. Indonesia, kata dia, berpotensi menghadapi dilema jika harus memilih sumber energi, terutama ketika opsi pasokan dari Rusia berbenturan dengan tekanan politik dari negara-negara Barat terkait konflik di Ukraina. Dalam konteks itu, Hikmahanto menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. “Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” kata Hikmahanto.***
Penulis : John Andhi Oktaveri
Editor : John Andhi Oktaveri
