Nasional

DPR: Maret Dana Nasabah Jiwasraya Mulai Dikembalikan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto menegaskan jika mayoritas fraksi di DPR (PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP) minus Demokrat dan PKS, sudah sepakat membentuk panitia kerja (Panja) untuk menyelesaikan pengembalian dana 1,5 juta nasabah Jiwasraya.

“Dari 1,5 ribu nasabah itu ada 17 ribu nasabah besar dengan total Rp 16 triliun, dan kebutuhan seluruhnya Rp 32,9 triliun, dan untuk mnyehatkan Jiwasraya,” tegas Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Hal itu disampaikan dalam diskusi “Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?” bersama anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Syarief Hasan, dan anggota Fraksi PKS DPR RI Dimyati Natakusumah. Dimana Demokrat dan PKS secara resmi telah mengusulkan pansus.

Karena itu lanjut Darmadi, yang menginginkan pansus itu apa, kalau Panja lebih efektif untuk pengembalian dana nasabah sekaligus penyehatan kembali PT. Jiwasraya. “Mulai Maret 2020 ini pemerintah sudah menjamin pengembalian,” ujarnya.

Tapi kata Dimyati kalau Panja tidak bisa memanggil paksa berbagai pihak yang diduga terlibat. Sebaliknya, pansus bisa memanggil paksa stackholder. “Jadi, kalau pansus bisa membongkar semua yang diduga terlibat secara masif. Berapa dana yang digelorkan, siapa penerima manfaat, da siapa pengemplangnya akan diketahui,” kata mantan politisi PPP itu.

Menurut Dimyati, biasanya pengempalng uang negara berkaki 4 hingga 5; mereka itu antara lain birokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang dikenal penjahat kerah putih (white colour crime), auditor, pengusaha (Benny Tjokro dll), oknum penegak hukum, dan broker. “Jadi, buku cinta Benny Tjokro harus dibuka, jangan berhenti di Benny Tjokro saja,” ungkapnya.

Sementara itu Syarif Hasan berharap baik pansus maupun panja bertujuan agar pemerintahan dan demokrasi ini baik, dan rakyat sejahtera. Sehingga semua harus menjalankan amanat rakyat dengan bertanggung jawab. “Usulan pansus mesti diumumkan di paripurna DPR,” tambah Wakil Ketua MPR RI itu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top