Market

Dampak Resesi Ekonomi, Kemensos: Jumlah Warga Miskin Naik Jadi 41 Juta Penduduk

Marwan Dasopang dan Emrus Sihombing

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan jumlah warga miskin yang terdata naik menjadi 41 juta orang pada 2021. Penambahan warga miskin tersebut akan masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Indonesia. Sehingga kenaikkan ini akan masuk Big Data, dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) seluruh Indonesia. “Sudah mendapatkan persetujuan dari DPR melalui komisi VIII, bahwa 2021 mendatang akan dilakukan updated DTKS dari sebelumnya berjumlah 29 juta keluarga miskin,” kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batu Bara, dalam diskusi “Bantuan Sosial, Sudahkah Tepat Sasaran” bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (F-PKB), Iskan Qolba Lubis Iskan (F-PKS), Pengamat Komunikasi UPH Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Dijelaskan nya, kelak melalui pembaharuan DTKS itu. Indonesia akan memiliki data induk yang menjadi sasaran penyaluran bansos dari Pemerintah melalui masing-masing Kementerian, maupun badan usaha milik negara (BUMN). “Jadi nantinya dalam hal penyaluran bansos baik itu dari kementerian dan BUMN, sasaran penyaluran nya itu melalui data DTKS yang telah diperbaharui ini. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kesalahan sasaran penyaluran bansos,” ungkap Juliari.

Lebih jauh Ary-sapaan akrabnya membeberkan realisasi Bantuan Sosial terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (Bansos-PEN) Rp115,390.356.962.000 dari total anggaran yang tersedia Rp127.208.597.689.480. Artinya, serapan anggaran sudah mencapai 90,71%. Bansos-bansos itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) realiasi Rp36,7 Triliun (100%), Program Kartu Sembako/BPNT realisasi Rp37,7 Triliun (88,62%), Bansos Sembako Jabodetabek Rp5,9 Triliun (91,16%), Bansos Tunai Non Jabodetabek realisasi Rp27,6 Triliun (85,81%), Bansos Beras KPM-PKH realisasi Rp2,7 Triliun (60%), Bansos Tunai KPM, Kartu Sembako/BPNT Non PKH realisasi Rp4,5 Triliun (100%). “Awalnya anggaran kita seluruh kementerian, tidak ada untuk menghadapi Covid -19, karena itu kita harus merombak semuanya,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang sangat mendukung pembaharuan DTKS tersebut. Keberadaan data kemiskinan sudah sepatutnya Kemensos bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). “Kemensos patut diacungi jempol kinerja nya dalam penyaluran bansos Covid-19, dimana Kemensos telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 90,71 persen,” paparnya.

Lebih jauh Marwan malah mendukung agar data kemiskinan itu dikelolah oleh Kemensos saja bukan BPS lagi. “Ke depan, memang sebaiknya begitu,” ucapnya.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top