BANYUWANGI, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR terus mendorong pemerintah mencari solusi yang tepat untuk mengurangi masalah stunting. Karena untuk mengatasi persoalan stunting ini membutuhkan kolaborasi semua lembaga. “Soal stunting, kita masih menghadapi masalah serius,” kata Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir dalam sosialisasi “Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana” di Banyuwangi, Rabu (28/4/2021).
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang KBKR BKKBN Pusat, dr. Eni Gustina, MPH, Kepala BKKBN Jawa Timur,
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, MPd dan Kepala Dinas Sosial PPKB Banyuwangi, Henu Setyorini.
Lebih jauh Anas menjelaskan jumlah stunting di Indonesia masih berada di angka 27.67 persen. Itu artinya telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO, bahwa di setiap negara tidak boleh melebihi angka 20 persen.
“Dengan angka stunting setinggi itu, kita sulit berharap untuk bisa menyiapkan generasi masa depan yang unggul, cerdas, tangguh dan mampu bersaing dunia global,” ujar Politisi PPP.
Karenanya, kata Legislator dari Dapil Jatim III, urusan penanganan stunting sebenarnya bukan sekedar menjadi tanggungjawab BKKBN saja. “Kita semua harus terlibat, pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk seluruh peserta sosialisasi ini harus merasa berkewajiban bersinergi untuk ikut serta menekan agar angka stunting di Indonesia agar bisa segera turun,” ungkapnya.
Menurut Anas,
Pemerintah sudah punya target untuk menurunkan angka stunting dari 27.67 menjadi 14 persen.
“Jika ini benar-benar bisa diwujudkan, maka harapan untuk bisa menciptakan generasi masa depan yang gemilang akan semakin terbuka,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memprediksi jumlah bayi penderita
stunting akan meningkat karena pandemi Covid-19. Bahkan kondisi pandemi akan menyulitkan pemerintah dalam menekan angka stunting. Karenanya, ia meminta pemerintah bekerja lebih keras dalam menangani masalah stunting.
“Angka ini diperkirakan akan naik karena pandemi di 2020 dan saat ini. Jadi target 14 persen di 2024 bukan target enteng,” kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Jokowi menyampaikan jumlah bayi stunting di Indonesia mencapai 27,6 persen pada 2019. Angka itu telah ditekan dari tahun 2014 yang mencapai 37 persen.
Dia optimistis angka stunting bisa dikurangi meski ada pandemi. Menurutnya, hal itu bisa dicapai jika pemerintah serius bekerja. “Kalau kerja serius, lapangan dikuasai, bekerja sama, berkolaborasi, saya kira penurunan stunting bisa dilakukan secara signifikan,” ujarnya.
Jokowi menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memimpin percepatan penanganan stunting. Jokowi yakin BKKBN mampu karena punya jaringan hingga ke berbagai daerah.
“BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini,” tuturnya.
Pemerintahan Presiden Jokowi menyoroti masalah gizi buruk dan stunting jadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebab Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia soal jumlah bayi stunting.
Pemerintah berupaya menekan angka stunting lewat penggelontoran anggaran negara. Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp27,5 triliun untuk penanganan stunting. Anggaran itu tersebar di 20 instansi pemerintah. ***
