Perbankan

BUMN Salah Urus Dapat PEN, Martin : Itu Berarti Penyelewengan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR memperingatkan sejumlah BUMN yang salah urus atau mismanajemen, namun perusahaan plat merah itu justru mendapat suntikan dana dari program pemulihan ekonomi negara (PEN). “Yang perlu didalami adalah kalau BUMN perlu uang negara, karena kesalahan manajemen atau inefisiensi. Ini yang menurut saya hingga saat ini belum ada penjelasan dari Menteri dan BUMN terkait ini,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Oleh karena itu, Politisi Partai Nasdem ini mendesak BUMN jangan sekali-kali memanfaatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperbaiki kesalahan salah urus perusahaannya. “Hal tersebut sama saja berarti melakukan penyelewengan,” tegasnya.

Lebih jauh kata Martin, pihaknya sudah berulangkali mengingatkan telah memberikan tiga klasifikasi negara perlu memberi suntikan modal kepada BUMN. “Pertama, karena ada BUMN yang diberikan tugas khusus oleh negara, sehingga membutuhkan dana. Lalu karena ada ekspansi atau investasi, seperti contoh ITDC,” tuturnya.

Martin menyinggung ada segelintir BUMN yang mengalami kesalahan manajemen dan diduga ingin memanfaatkan peluang mendapatkan anggaran program PEN tersebut. Karena itu, pihaknya minta BUMN tersebut hati-hari, karena Komisi VI DPR RI telah mengantongi daftar BUMN-BUMN yang bermasalah sejak sebelum terjadinya pandemi Covid-19. “Karena banyak kesalahan-kesalahan manajemen di BUMN ini, yang sekarang kemudian karena Covid itu lalu dikait-kaitkan ada dampak dengan Covid,” ungkapnya lagi.

Padahal, lanjut Martin, DPR mengetahui terang benderang bahwa sebelum Covid-19 pun BUMN-BUMN ada yang sudah bermasalah. “Saya punya daftarnya di sini. Jadi menurut saya ya terserah saja, bahwa ini perintah Perppu atau apa, tetapi saya bilang jangan main-main,” tuturnya.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara II ini secara tegas mengatakan sudah jadi tugas Parlemen untuk melakukan fungsi pengawasan ketat terhadap penggunaan dana program PEN untuk BUMN ini. Sebab kesalahan manajemen korporasi di BUMN merupakan satu hal yang tidak layak untuk diperjuangkan oleh DPR RI dan Pemerintah, karena secara keuangan pun mereka (BUMN) sudah merugikan negara. “Jika kesalahan korporasi, saya rasa kan kita harus bisa memberikan penekanan atau sorotan terhadap kesalahan-kesalahan seperti ini. Tadi ada teman-teman juga mempersoalkan terkait payung hukumnya dana talangan. Sudah payung hukumnya tidak jelas, kita pun tidak tahu bagaimana negara ini bisa selamat kalau kesalahan manajemennya ini tidak diperbaiki,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top