Nasional

BKSAP DPR Telah Batalkan Agenda ke Luar Negeri

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Mencermati situasi Covid-19 yang karakteristiknya oleh WHO per 11 Maret 2020 sebagai pandemik dan telah dinyatakan status-nya sesuai kerangka International Health Regulation (IHR) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh WHO sejak 30 Januari 2020, maka Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI telah membatalkan agenda ke luar negeri.

“Sejumlah negara telah melakukan langkah ekstrem untuk melakukan pembatasan penerimaan individu dari luar negeri ke negara mereka. Apalagi, WHO telah menyatakan bahwa saat ini Eropa menjadi episentrum wabah COVID-19 dan sejumlah negara,” tegas Ketua BKSAP Fadli Zon, Senin (16/3/2020).

Sejumlah negara di Eropa itu telah menetapkan langkah-langkah drastis seperti Itali, Spanyol, Prancis dengan karantina nasional (total lockdown), maupun penutupan perbatasan seperti Jerman, hingga Amerika Serikat (yang mencakup pelarangan perjalanan dari WNA asal China, Eropa, Inggris dan Irlandia), Denmark yang menutup hampir seluruh perbatasan untuk WNA, hingga permintaan untuk karantina selama 14 hari bagi yang datang ke Australia ataupun New Zealand. Negara-negara di Afrika juga telah menerapkan sejumlah larangan perbatasan bagi WNA.

Dimana penyebaran wabah COVID-19 dapat terjadi tanpa gejala sakit membuat proses deteksi penderita COVID-19 semakin sulit dan dengan itu penderita COVID-19 tanpa gejala (asymptomatic) berpotensi menularkan ke orang lain tanpa ia ketahui.

Selain itu, sejumlah laporan telah menyatakan ada kemungkinan kasus reinfeksi COVID-19 kepada penderita yang telah dinyatakan sembuh. Sejumlah studi lainnya menginformasikan bahwa gejala positif COVID-19 dapat terdeteksi seperti gejala Dengue. Riset lebih lanjut atas hal ini dapat dilihat pada https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30158-4/fulltext.

Karena itu, BKSAP mengapresiasi surat WHO kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi yang meminta langkah-langkah tegas dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut merupakan wujud advokasi WHO kepada Indonesia untuk bertindak tegas menangani penyebaran wabah COVID-19.

“BKSAP juga mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk meredam cepatnya penyebaran COVID-19 di Indonesia termasuk dalam hal ini kebijakan untuk tetap di kediaman masing-masing dan melakukan aktivitas baik kerja maupun belajar dari rumah masing-masing,” kata politisi Gerindra itu.

Dengan demikian berbagai agenda pertemuan internasional dan regional seperti 142nd IPU Assembly and Related Meetings, AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) hingga ASEAN-AIPA Interface Leaders Meeting pada Maret-April ini telah dibatalkan termasuk pula sejumlah agenda pertemuan bilateral.

Kebijakan atas pelaksanaan agenda internasional, regional, bilateral dan individu pada waktu-waktu berikutnya akan disampaikan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan, masukan dan kebijakan kesehatan global dari WHO hingga Pemerintah.

“BKSAP mendorong agenda-agenda dan program kegiatan BKSAP yang dapat dilakukan di dalam negeri untuk dilakukan secara hati-hati dan dengan metode social distancing yang memadai. Informasi lebih lanjut mengenai agenda dan program kegiatan BKSAP di dalam negeri dapat menghubungi Biro Kerja Sama Antar-Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top