Nasional

Bamsoet Tegaskan PPHN Terwujud Sebelum 2024

Bamsoet Tegaskan PPHN Terwujud Sebelum 2024

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) optimis Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan terwujud dan bisa dilaksanakan pada 2024. Karena itu, MPR mengajak semua stakeholder, baik partai politik, akademisi, praktisi terlibat pembuatan PPHN menjadi hukum negara untuk sebagai pengarah kepemimpinan yang akan datang.

“Jadi kita optimis mulai berlaku 2024, sehingga visi misi presiden, gubernur, walikota, Bupati yang akan Pilkada serentak pada 2024 sumbernya adalah PPHN,” kata Ketua MPR H Bambang Soesatyo dalam peluncuran buku berjudul “Cegah Negara Tanpa Arah” bersama Rektor IPB, Arif Satria, Dewan Pakar BS Center, Didin Damanhuri dan Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Oleh karena itu, lanjut Bamsoet-sapaan akrabnya, MPR berupaya sekuat tenaga meyakinkan partai-partai dan pemerintah agar menyetujui PPHN tersebut. “Penting bagi kita untuk membuat arah, agar bangsa ini punya pegangan dan mencegah negara tanpa arah,” ujarnya.

Bamsoet Tegaskan PPHN Terwujud Sebelum 2024

Lebih jauh Bamsoet menggambarkan kisi-kisi PPHN, antara lain menggambarkan tantangan dinamika zaman, serta mampu menggambarkan megatrend dunia, termasuk kemajuan teknologi, kemudian geopolitik dan ekonomi dan lain-lainnya. “Katakanlah 2045 kita punya gambaran, maka semua presiden yang akan memimpin pasca 2024 ini, maka mengacu kepada visi-misi negara,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria menegaskan PPHN ini harus mengikat antar rezim, antar generasi dan wilayah. Jadi perencanaan jangka panjang itu sangat diperlukan. Karena terinterupsi oleh sebuah momen-momen strategi pihak lain.

Makanya, lanjut Arif, Singapura berani melakukan perubahan secara cepat, kemarin Singapura berjaya dalam pelabuhan, dan bandara internasional. Namun sekarang Singapura sudah mulai memikirkan bahwa suplai pangan pada 2030 diharapkan sudah mencapai 30%. “Dulu pangan kebanyakan impor, namun ke depan supplai pangan harus dari lokal,” ucapnya.

Lebih jauh Arif mendorong PPHN masuk dalam TAP MPR. Karena TAP MPR adalah produk hukum yang berada di atas undang-undang. Karena itu badan di MPR harus segera bekerja untuk persiapan semua itu. “Jadi saya yakin kemajuan Indonesia, Insya Allah makin optimis. Kita memiliki perencanaan yang sangat matang,” pungkas.***

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top