Nasional

Alpha : Hukum Mati Koruptor untuk Daerah Bencana

JAKARTA-Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 8 orang lewat operasi tangkap tangan sangat mengejutkan masyarakat. Apalagi yang ditangkap tak tanggung-tanggung para pejabat Kementerian PUPR beserta para organ perusahaan yang berkedok atas nama PT WKE dan PT TSP.
“OTT ini menunjukkan korupsi jadi budaya sekaligus “Penyakit ” yang lazim melekat dimiliki pejabat kebanyakan dan pengusaha pada umumnya,” kata Pengamat Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra dalam siaran persnya, Senin (31/12/2018).

Secara fakta dan sosiologis, kata Azmi, tidak dapat dipungkiri Menteri PUPR adalah salah satu mesin pembangunan kabinet pemerintahan. Apalagi kerja kerasnya terukur dan jelas dapat dirasakan banyak masyarakat. Namun dirusak oleh segelintir oknum pegawai yang bermental maling dan rakus.

Parahnya, lanjut Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (ALPHA), tindakan koruptif itu dilakukan terhadap anggaran untuk sistem penyediaan air minum bagi korban dan area bencana tsunami.
“Ini gerombolan manusia rakus, sadis dan virusnya sudah parah sehingga tidak ada tawaran bagi mereka terapkan hukuman mati bagi pelaku ini,” ungkapnya.

Menurut Azmi, KPK harus semakin terarah sejak awal dalam penyusunan berita acara pemeriksaan dan dalam menyusun dakwaan serta saatnya lebih berani terapkan hukuman mati. KPK harus terus temukan formulasi dalam cegah korupsi sehingga dalam penindakan saat ini yang sudah masif maka dosis sanksinya pun saatnya kini lebih tinggi dan kenakan sanksi terberat dalam UU Tipikor.

Anehnya, sambung Azmi lagi, meski banyak sudah OTT oleh KPK, namun perilaku dan budaya koruptif ini dipertahankan bagi kebanyakan pejabat Indonesia. Padahal sudah tahu itu penyakit kok malah tak mau disembuhkan. Justru malah makin nekat dan penyakit korupsi disuburkan. Mental pejabatnya semakin tidak berintegritas, bahkan semakin bobrok. Ini membuat pekerjaan rumah (PR) KPK semakin berat. “KPK tidak bisa sendiri dan gunakan metode sanksi hukuman penjara lagi,” ucapnya.

Lihat saja niat perilaku korupsi dalam kasus ini, dimana mereka ini mengatur lelang senilai Rp429 Miliar sejak awal. Kondisi ini jelas disengaja, keinginan yang sama dari pemberi dan penerima suap.

Ini menunjukkan betapa bobrok perilaku aparat birokrasi dimana uang untuk proyek bencana saja dijadikan bancakan untuk di maling.

Tidak ada jalan lain dalam kedaaan krisis moral begini dimana pemerintahan sedang terus berupaya terus membangun malah prilaku aparatur mencoreng perilaku curang dan keburukan ini .

Jadi kenakan sanksi hukuman mati saja bagi delapan pelaku OTT PUPR ini. Kejahatan yang sudah sistemik dan dilakukan pada saat negara mengalami bencana atau pada saat krisis ini dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. “Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 memberi dasar hukum untuk hukuman mati,” tegasnya.

Kalau KPK masih ajukan hukuman bagi para koruptor ini masih terus di nego dan masih terapkan hukuman badan tidak akan pernah habis para koruptor ini akan terus tumbuh subur saatnya KPK rubah strategi sanksi dan beri hukum tegas .

Para koruptor semakin ketagihan dengan modus dan grafik yang lebih tinggi Termasuk nilai korupsinya karenanya aparat hukum semestinya lebih tegas dan kenakan sanski terberat agar penyakit budaya korupsi ini bisa disembuhkan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top