JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Rieke Diah Pitaloka, anggota Timwas Haji DPR RI pada Jumat (22/5/2026) mendapat kesempatan bersama tim dari Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ahmad Fanani, Stafsus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan),
serta KJRI Jeddah, melakukan pemantauan langsung ke dua syarikah pengelola data jemaah Indonesia tahun 2026, yaitu Raqeen Mashariq dan Al Bait Guests.
Di Raqeen Rieke melihat fakta sistem digital Saudi harus “berjibaku” dengan sistem konvesional Indonesia. Syarikah menyimpan fisik paspor di loker-loker yang harus dijaga bergantian. Dengan sistem pengarsipan yang tertata.
Di Al Baits Guest kami belajar tentang bagaimana Saudi mengintegrasikan tata kelola haji digital. Dr. Omer Ayoeb menjelaskan prinsip Satu Data Saudi dengan Sistem Pemerintahan Digital “Dashboard Nasional”. Sistem yang wajib dipatuhi juga oleh pihak swasta, termasuk yang bergerak dalam bisnis haji. Perusahaan wajib bersertifikat memenuhi kriteria keamanan siber.
“Kami menyaksikan kemajuan luar biasa: integrasi SISKOHAT dengan Platform Nusuk telah berhasil mewujudkan proses pemvisaan otomatis dan real-time, serta mencatatkan rekor nol SPLP sepanjang sejarah haji Indonesia.
Pelajaran Emas dari Sistem Digital Saudi
Saudi telah membangun ekosistem digital nasional yang matang melalui SDAIA dan aplikasi Tawakkalna. Lebih dari 350 entitas pemerintah dan swasta (hotel, rumah sakit, transportasi, syarikah) terhubung dalam satu data terpadu dengan prinsip Once Only: cukup sekali memberikan data, manfaatnya dirasakan berulang.
Momentum Indonesia Berbenah
Keberhasilan integrasi SISKOHAT-Nusuk adalah pintu emas. Kini saatnya kita tidak hanya menjadi pengguna infrastruktur Saudi, tetapi mitra sejajar dengan sistem data sendiri.
Rekomendasi dan Solusi
Untuk itu, Rieke merekomendasikan, Pertama, mendorong kolaborasi erat antara Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk membangun Tim Kerja Percepatan Integrasi Data Haji Nasional.
Kedua, adopsi penuh prinsip Once Only untuk seluruh siklus haji: pendaftaran. (Kemendagri), visa dan imigrasi (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), hingga layanan haji (Kemenhaj).
Ketiga, saatnya Indonesia mempercepat implementasi Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital yang tertuang dalam Satu Dashboard Nasional.
Targetkan Haji Paperless 2030, paspor fisik tidak lagi disimpan syarikah karena semua identitas sudah digital dan terverifikasi. Kerjasama dengan _syarikah_ lebih pada pengamanan dan penggunaan data digital dari mulai persiapan prmberangkatan hingga pemulangan jamaah.
“Jadi, kita telah memulai langkah besar. Sekarang waktunya melompat. Dengan Satu Data Indonesia dan Satu Dashboard Nasional, kita mampu memberikan pelayanan haji yang lebih bermartabat, aman, dan berkelas dunia bagi seluruh jemaah. Indonesia berdaulat atas data hajinya sendiri, untuk jemaah yang lebih berkah,” pungkasnya.
Penulis: M Arpas
Efitor: Budiana
