Investasi

Soal Hambatan Investasi, Dirjen OTDA: Kemendagri Tak Bisa Batalkan Perda

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait peningkatan kualitas Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ramah investasi (kemudahan perizinan dan berusaha), Kemendagri telah melakukan sejumlah langkah konkret.

“Pertama, pembinaan terhadap rancangan perda dan perkada. Kedua, penyisiran terhadap perda yang sudah dilaksanakan,” ungkap Akmal Malik Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Lebih lanjut Akmal menambahkan, pembinaan terhadap rancangan Perda dan Perkada dilakukan melalui fasilitasi/ pengkajian terhadap materi muatan rancangan perda dan perkada.

“Dengan tujuan untuk memastikan bahwa norma-norma yang diatur dalam perda dan perkada tersebut berpihak pada investasi, dengan indikator antara lain kemudahan prosedur perijinan, kepastian peruntukan lahan, keringanan tarif, keamanan dan ketentraman masyarakat,” kata Akmal.

Secara umum, ungkap dia, perda dan perkada yang terkait dengan investasi, antara lain bertemakan perkebunan, pertanian, ESDM, pajak retribusi, tarif, tata ruang, tenaga kerja, dan perijinan.

Nantinya, kata Akmal, hasil fasilitasi berupa koreksi, perbaikan dan catatan yang harus ditindaklanjuti daerah.

Selain fasilitasi, lanjutnya, setiap rancangan perda harus dilakukan verifikasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa rancangan perda yang sudah diparipurnakan DPRD sesuai dengan hasil fasilitasi Kemendagri.

“Fasilitasi dan verifikasi merupakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 120 /2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” kata Akmal.

Selanjutnya, Akmal kembali menambahkan, Kemendagri akan melakukan klarifikasi terhadap perda yang telah dilaksanakan.

“Klarifikasi dilakukan karena ada usulan dari masyarakat atau inisiatif sendiri. Klarifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa perda tersebut ramah investasi,” tandasnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, terangnya, saat ini telah dilakukan maping perda dan perkada yang terkait dengan investasi.

“Maping akan terus dilakukan. Simultan dengan itu, perda dan perkada yang sudah teridentifikasi akan dilakukan review yang hasilnya akan disampaikan ke daerah, dan selanjutnya daerah diminta segera melakukan perbaikan atau pencabutan sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan, mengingat kewenangan pembatalan perda telah dicabut oleh MK berdasarkan putusan No. 137 th 2015 dan 56 th 2016.

Selain itu, kata Akmal, untuk meminimalisir obesitas perda dan perkada, Kemendagri menetapkan analisis kebutuhan perda (AKP) dalam pembentukan program perda.

“AKP merupakan suatu metode untuk membentuk propemperda berbasiskan kebutuhan riil, termasuk investasi. Dengan demikian propemperda yang dibentuk tidak lagi berdasarkan jumlah tapi lebih ditekankan pada kualitas,” tandasnya.

Saat ditanya daerah atau provinsi mana yang paling banyak perda dan perkasanya tumpang tindih, Akmal mengatakan, pihaknya tengah menginventarisir hal tersebut.

“Sedang didata, jadi masih dalam proses pengumpulan data perda seluruh provinsi, termasuk kab/kota. Kalau data sudah terkumpul baru dilakukan review materi muatannya (isinya). Kami sedang mendata perda-perda tumpang tindih. Tapi secara umum bisa disampaikan bahwa perda-perda itu dibentuk karena ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sejak 2015 kami cukup selektif dalam pelaksanaan fasilitasi rancangan perda maupun perkada,” ungkapnya.

Akmal juga menegaskan bahwa Kemendagri tidak punya kapasitas untuk membatalkan suatu peraturan yang dibuat daerah.

“Sekali lagi, kemendagri tidak punya wewenang untuk membatalkan perda, kita sifatnya hanya mendorong daerah melakukan legislatif review terhadap perda-perda yang telah ditetapkan,” ungkapnya.


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top