Nasional

Sistem Bernegara Dinilai Melenceng, Dewan Presidium Konsitusi dan DPD Keluarkan Maklumat Untuk MPR

Sistem Bernegara Dinilai Melenceng, Dewan Presidium Konsitusi dan DPD Keluarkan Maklumat Untuk MPR
Maklumat yang dibacakan oleh mantan Wapres Try Sutrsino tersebut tidak hanya dihadiri para anggota DPD/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dewan Presidium Konstitusi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini menyampaikan maklumat berupa tuntutan kepada MPR dan seluruh lembaga negara untuk menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Maklumat yang dibacakan oleh mantan Wapres Try Sutrsino tersebut tidak hanya dihadiri para anggota DPD, namun juga hadir ribuan massa dari berbagai elemen bangsa. Sejumlah ormas kepemudaan dan keagamaan turut memenuhi ruangan Nusantara IV Gedung MPR, Jumat (10/11/2023).

Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan munculnya maklumat itu karena semua lembaga negara telah memainkan politik praktis. Politik untuk meraih kemenangan-kemenangan semu dan politik untuk saling menjatuhkan, katanya. “Politik untuk memuaskan hasrat kekuasaan dan kekayaan semata. Tetapi melupakan amanat para pendiri bangsa dan melupakan sumpah jabatan,” ujarnya mengomentari perkembangan politik terkini di Tanah Air.

Menurut LaNyalla, masih banyak masyarakat yang memanjatkan doa-doa untuk kebaikan negeri ini. Tetapi di saat yang sama, banyak yang saling caci maki antar sesama. Akibatnya, anak bangsa semakin menjadi orang lain dan menjadi bangsa lain selain kehilangan nilai dan jati diri. Padahal, bangsa ini telah memiliki nilai-nilai agung yang digali dari bumi nusantara, yaitu falsafah hidup Pancasila. “Para pendiri bangsa telah bersepakat bahwa falsafah hidup bangsa yang terkandung di dalam Pancasila adalah azas dan sistem bernegara Indonesia. Tetapi Sistem yang belum pernah secara benar kita terapkan di era Orde Lama maupun Orde Baru itu, telah dikubur dan diganti dengan sistem bernegara ala Barat,” ujarnya.

Karena itu, dia mengatakan Indonesia harus kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Dia menilai apa yang terjadi saat ini adalah akibat “kecelakaan” perubahan Konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 sehingga anak bangsa kehilangan sistem yang mampu menjadi tempat yang utuh bagi semua elemen bangsa.

Sementara itu, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa gerakan tuntutan tersebut sengaja memilih nama Dewan Presidium Konstitusi. Hal itu menegaskan bahwa upaya itu bukan gerakan rakyat tetapi gerakan lembaga tinggi negara yang mendapat dukungan dari lapisan masyarakat. “Makanya kita semua jangan takut. Ini agenda konstitusional. Yang menyampaikan maklumat ini adalah lembaga tinggi negara dan penjelmaan rakyat karena didukung semua elemen rakyat,” katanya.

Noorsy juga menekankan dalam gerakan itu semua orang mempunyai kedudukan sama. Yakni sama-sama mempunyai kedaulatan sebagai rakyat. “Ini kita sebut egaliter democracy. Kedudukan kita sama, namun tetap saja disini ada prime of interest yaitu Pimpinan DPD RI dan Wakil Presiden RI ke-6 yang juga Panglima ABRI ke-9, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno,” katanya.***

Penulis        :     John

Editor         :      Budiana

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top