Market

Seleksi Capim BPK, Calon Ungkap Potensi Shortfall Bisa Besar

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM-Persoalan shortfall pajak menjadi bahasan yang cukup hangat dalam seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi kegagalan mencapai target penerimaan pajak ini berpotensi semakin membengkak. “Dari 700.000 wajib pajak badan usaha, ternyata hanya sekitar 30.000 yang diperiksa, tentu saja penerimaan pajak negara tidak bertambah,” kata calon anggota BPK, Tarkosunaryo saat memaparkan makalahnya dalam fit and proper test di Komisi XI DPR, Rabu, Jakarta, (25/9/2019).

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Ahmad Hafisz Tohir dari F-PAN, Juliary Batubara dari F-PDIP dan Marwan Cik Asan dari F-Partai Demokrat.

Persoalan short fall tersebut, kata Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), akan semakin bertambah, karena pemerintah berniat menurunkan tarif PPh, dari 25% menjadi 20%. “Memang di  Thailand itu tarif pajak PPh sebesar 20%, namun dalam laporan pajak perusahaan itu wajib dilampiri dengan laporan keuangan audited. Saat ini SPT di Indonesia sudah dilampiri dengan Lapkeu, tetapi tidak wajib diaudit meski aset atau omset besar,” tambah calon nomor urut 6 dalam fit and proper.

Sementara yang terjadi di dalam negeri, lanjut Alumnus STAN, pemeriksaan wajib pajak badan usaha tidak disertai dengan lampiran laporan keuangan. Disisi lain, Tarko membeberkan kendala yang dihadapi BPK adalah luasnya cakupan obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan tenaga pemeriksa yang tersedia. “Di Indonesia saat ini tiap tahun ada lulusan S1 Akuntansi sekitar 35.000 orang. Kemudian ada 1420 akuntan publik, 600 KAP dan 15.000 auditor. Ini sebagai dukungan SDM yang besar yang dapat dioptimalkan oleh BPK untuk mendukung pemeriksaan keuangan di 1 LKPP, 86 KL, 542 LKPD, BUMN/D dan entitas lain. SDM pemeriksa intern BPK dapat diarahkan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kinerja dan PDTT,”  terangnya lagi.

Oleh karena itu ke depan, sambungnya, untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pemeriksaa. Sehingga BPK mampu mendorong pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara lebih optimal  perlu misi, antara lain, penguatan pemeriksaan dan optimalisasi pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk merespon permasalahan strategis.

Bahasan Tarko yang berlangsung sekitar 15 menit mendapat respon dari sejumlah anggota Komisi XI DPR, beberapa diantaranya Indah Kurnia dari F-PDIP dan Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar.

Indah Kurnia mempersoalkan bahasan shortfall yang kemungkinan akan melebar ke depan. Karena berpotensi membuat defisit APBN semakin besar. Sementara Bobby merespon soal reavaluasi aset-aset pemerintah. Namun karena pelaksaan seleksi ini terbatas oleh waktu, sehingga beberapa pertanyaan tak sempat terjawab. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top