Nasional

RUU SDA Utamakan Kebutuhan dan Kepentingan Rakyat

JAKARTA, Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fitriana Fauzi menegaskan jika pengelolaan dan penggunaan air itu berbeda. Karena itu pembahasan RUU Sumber Daya Air (SDA) oleh DPR dan pemerintah tetap memprioritaskan penggunaan air untuk rakyat.

RUU SDA ini dibahas dengan enam kementerian (Kemendagri, Kemenkumham, Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Kementerian PUPR). “Kerjasama itu karena banyak masalah terkait pengelolaan air ini,” tegas Intan Fitriana.

Demikian disampaikan politisi PAN itu dalam forum legislasi ‘RUU SDA, Pro Rakyat atau Pro-Bisnis?’ bersama pengamat air dari Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Mohamad Mova Al’ Afghani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/3/2019).

RUU ini terdiri dari 381 ayat, 68 bab, dan  71 pasal yang mengatur secara umum tentang pengelolaan. Karena itu detilnya aturan itu sejalan dengan otonomi daerah, diserahkan kepada BUMN dan BUMD. “Jadi, pemerintah daerah yang berwenang mengelola air. Baik untuk mencuci, minum, pertanian, industri, bisnis dan juga oleh perusahaan,” kata Intan lagi.

Dimana semua pengelolaan air tersebut harus mengutamakan kepentingan rakyat, dan negara harus hadir di situ. Tapi, ketika ada pengelolaan air oleh perusahaan, hal itu kata Intan, agar ada pertumbuhan ekonomi di daerah. “Tapi, ijinnya sangat ketat,” pungkasnya.

Yang dilarang itu kata Mova, hanya pendistribusian air. Menurutnya pengelolaan air ini sangat penting. Sebab, masyarakat yang masih membuang tinja (air besar) secara sembarangan seperti di kali, kubangan dan sebagainya mencapai 30 juta orang.

“30 juta orang itu sama dengan 1.300 gajah Sumatera setiap harinya. Jadi, pemerintah harus mengutamakan air minum, mandi, mencuci dan pertanian. Jika kebutuhan pokok air belum bisa terpenuhi, maka tak boleh didistribusikan untuk industri. Apalagi jumlah air bersih sangat terbatas,” pungkasnya.

Setidaknya, ada enam garis besar arah pengelolaan dan ruang lingkup materi RUU SDA, yang dirangkum berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015.

Keenam materi tersebut yakni:

  1. Setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat;
  2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia;
  3. pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan hidup;
  4. Air merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, harus dalam pengawasan dan pengendalian air oleh negara secara mutlak;
  5. Prioritas utama di dalam pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD;
  6. Apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi, dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top