Headline

Ragukan Perjanjian Dagang Internasional, Anam Minta Kemendag Terbuka Soal Komoditas Unggulan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR meragukan keseriusan membangun perjanjian dagang internasional dengan Pemerintah Jepang. Alasannya sepele, masyarakat Jepang sangat ketat dalam menerima barang impor, terutama barang berkualitas tinggi.

“Saya minta Kemendag membreakdown komoditas barang dan subsektor jasa yang bisa diekspor ke Jepang. Hal ini supaya jelas, dan tidak ngawang-ngawang,” kata anggota Komisi VI DPR Mufti A.N Anam saat rapat kerja dengan Mendag Agus Suparmanto dengan agenda membahas rencana Pengesahan Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh ASEAN dan Jepang (The First Protocol to Amend ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership), di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Pasalnya, kata anggota Fraksi PDIP ini, DPR belum mengetahui secara detail sub sektor yang dimaksudkan oleh Kemendag. Sehingga wajar terjadi kekhawatiran, jangan sampai komoditas hanya sebagai pelengkap saja. “Jadi jangan sampai sektor-sektor unggulan ini tidak berfungsi untuk mendongkrak neraca perdagangan ekspor Indonesia-Jepang,” tambahnya.

Pihaknya, lanjut Ketua HIPMI Jawa Timur, tidak ingin perjanjian dagang internasional Indonesia-Jepang ini menjadi penghambat sejumlah komoditas ekspor yang lain. “Intinya, saya ingin minta penjelasan dulu yang rinci soal 48 sektor unggulan tadi,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mempertanyakan langkah Kemendag dalam menghadapi persaingan perdagangan dalam konteks regional maupun global.

“Bagaimana kesiapan BSN, KPPU, UMKM dan koperasi dan BUMN, menghadapi globalisasi,” tanya Darmadi.

Lebih jauh kata Bendahara Megawati Institut, yakni soal speed/kesiapan kemendag dalam menghadapi persaingan global.

“Harusnya speednya direm, jangan buka semua. banyak pihak yang ingin buka (Daftar Negatif Investasi) kita secepat dan seluas-luasnya, tapi kita harus hati-hati soal itu,” saran dia.

Menurut Darmadi, tantangan Kementerian Perdagangan saat ini soal munculnya paham anti globalisasi dimana gejalanya yaitu banyak negara membatasi impor. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori Joseph Stiglitz ada tiga hal yang bisa jadi ukuran dalam mengukur blue print yang dibuat kemendag,” ucapnya

Pertama, tahapan. Kedua, urutan dan Ketiga, kecepatan.

Dari ketiga konsep itu, kata dia, kalau bicara pada konsep tahapan, tahap/stages harusnya liberalisasi sektor perdagangan dulu.

“Baru deregulasi keuangan, tapi di Indonesia deregulasinya keuangan dulu baru perdagangan. Jika tahapannya seperti itu Kemendag babak belur,” pungkasnya. ***eko

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top