Nasional

Presiden Jokowi Hadiri Sidang Pleno Khusus MK

Presiden Jokowi Hadiri Sidang Pleno Khusus MK

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi ( MK), pada Selasa (28/1/2020) pagi ini. Sidang dengan agenda penyampaian laporan tahunan ini digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Presiden Jokowi kembali menyinggung mengenai obesitas regulasi yang menghambat Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain. Jokowi menekankan, dunia mengalami perubahan sangat cepat dan tantangan yang makin kompleks.

Karena itu Indonesia harus membangun cara-cara kerja baru yang lebih cepat dan lebih efisien. “Kita harus menyederhanakan, wajib memangkas kerumitan-kerumitan agar kita menjadi bangsa yang memiliki daya saing, kompetitif di tingkat dunia,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku bersyukur para pendiri bangsa telah merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang tak mudah lekang oleh zaman.

Ia mengatakan, konstitusi dibuat untuk mengatur hal-hal yang sangat fundamental sehingga menjadi dasar untuk membuat aturan di bawahnya sebagai respon atas perkembangan zaman. “Tapi sering kali kita buat aturan turunan yang terlalu banyak, yang tidak konsisten, yang terlalu rigid, dan mengekang ruang gerak kita sendiri,” tambah Jokowi.

Itu jelas menghambat kecepatan, menghambat dalam melangkah, dan mempersulit negara dalam memenangkan kompetisi yang ada. Karenanya Jokowi menekankan, pemerintah bersama DPR terus mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan mensinkronkan berbagai UU melalui 1 UU saja, yakni omnibus law.

Berbagai ketentuan dalam puluhan uu akan dipangkas, disederhankan, dan diselaraskan. ” Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR,” kata dia.

Menurut Jokowi, omnibus law memang belum populer di Indonesia, tapi telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat. Ia berharap hukum di Indonesia bisa jauh lebih sederhana, fleksibel, cepat, dan responsif dalam menghadapi era kompetisi.

Selain memperbaiki UU, Jokowi menyebut pemerintah juga terus memangkas regulasi-regulasi lain yang jumlnya sangat banyak. “Saya memperoleh laporan terdapat 8451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas,” ujarnya.

Untuk itu, Jokowi mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah dalam visi yang sama. Yakni menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top