Market

Piutang Bulog Rp2,61 Triliun, DPR Hanya Setujui Seperlimanya Cair

Demer dan Martin/IDNNews.id

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Besarnya utang pemerintah kepada Perum Bulog sekitar Rp2,61 Triliun memang cukup mengejutkan. Namun sayangnya DPR hanya mampu memperjuangkan 0,2% (1/5) dari total hutang tersebut. “Komisi VI DPR RI menyetujui pencairan hutang Pemerintah ke Perum Bulog Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.566.364.976.056.”

Demikian kesimpulan rapat dari Rapat DengarPpendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Gede Sumarjaya Linggih dan Martin Manurung, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Kesimpulan itu juga membahas terkait Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun 2017 –2019 kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Tahun 2018 – 2020 kepada Perum Bulog pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI. Pembahasan ini sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.

“Sekaligus Komisi VI DPR RI juga akan meminta kepada Pemerintah agar pembayaran kewajibannya dapat dilakukan dalam setiap tahun anggaran karena menyangkut langsung dengan sistem ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

Disisi lain, Demer-sapaan akrabnya, menyebut Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah untuk mendukung pembiayaan Cadangan Beras Pemerintah di Perum Bulog yang selanjutnya akan dibicarakan pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung yang mendamping Demer mengungkapkan
soal peran Bulog ke depan. Beberapa waktu lalu, posisi Bulog sudah dibahas dalam rapat gabungan antara Komisi IV,VI dan VII DPR bersama Menteri Perdagangan, serta Menteri Pertanian. Opsi yang ditawarkan DPR, bahwa Bulog konsentrasi saja sebagai stabilisator harga pangan.

“Dalam hal ini fungsi Bulog sangat diperlukan, karena paska reformasi 1998 dulu, Bulog menjadi lembaga semi komersil. Padahal dalam kenyataannya, tidak demikian. Jadi istilahnya ini Bulog terjebak dalam dua dunia,” terangnya.

Menurut Martin, di satu sisi Bulog harus berfungsi sebagai penjaga stabilitas harga pangan, yakni harus melepas stok (cadangan) agar harga turun, tetapi di sisi lain juga diharapkan memainkan peran bisnis.
“Nah, saat Bulog menjadi lembaga komersial inilah, tentu harus ada hitung-hitungan bisnis dalam menjalankan fungsinya. Pada saat menjalankan fungsinya sebagai lembaga bisnis ini tentu harus banyak kajian. Anehnya, juga dibebani banyak penugasan juga oleh pemerintah,” terang Alumnus FEUI.

Karena itu, lanjut Politisi Nasdem, sebaiknya Bulog dikembalikan lagi saja bukan sebagai BUMN atau perusahaan. Jadi sebagai sebuah lembaga atau badan biasa saja yang hanya bertugas membantu stabilisator harga saja.

Martin menyarankan agar Bulog hanya jadi badan penyangga saja, bukan lagi sebuah perusahaan. Kalau sekarang inikan Perum (Perusahaam Umum). Artinya keberadaan badan ini bukan untuk mencetak keuntungan alias mengisi penerimaan negara. “Jadi tugas intinya membantu petani agar harga pangan tidak turun,”imbuhnya.

Sementara itu,Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Budi Waseso mengatakan pembayaran utang dari pemerintah sangat dibutuhkan agar perusahaan tetap dapat menjalankan sejumlah strategi bisnis. Apalagi, dalam masa pandemi Covid-19 sektor ketahanan pangan jadi sorotan.

“Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Bulog sangat penting dan berdampak pada arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar pelunasan utang pemerintah kepada perum Bulog dapat segera dilakukan,” kata Budi dalam RDP bersama Komisi VI, Senin, 29 Juni 2020.

Pria yang akrab disapa Buwas ini memaparkan bahwa utang Pemerintah yang belum dibayarkan kepada sebesar Rp2,61 triliun. Jumlahnya tersebut merupakan penugasan pelaksanaan Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) gula dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Masih terdapat saldo utang pemerintah kepada Perum Bulog 2020 yang belum dibayarkan sampai Juni 2020 sebesar Rp2,61 triliun yang terdiri penyaluran CBP sebesar Rp1,26 triliun dan CSHP gula 2019 sebesar Rp1,35 triliun,” paparnya.

Buwas menyampaikan bahwa pemerintah memang telah berupaya membayar sebagian utang yang sudah menumpuk sejak 2018. Namun, jumlahnya hingga Juni 2020 baru mencapai sekitar Rp566 miliar.

“Pencairan utang pemerintah, realisasi pembayaran utang pemerintah kurun waktu Januari sampai Juni 2020 sebesar Rp566 miliar. Mencakup pembayaran atas pelaksanaan CSHP gula 2018 dan sebagian penyaluran CBP 2019,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top