JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdulah menuding 4 korporasi besar pemain minyak goreng (migor) menantang kebijakan pangan Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait masih terjadinya kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah, sehingga ada kesan mempermaikan kehidupan rakyat. “Ini sudah menantang presiden. Tentu saya yakin presiden tidak akan diam dan segera mengambil tindakan tegas,” katanya saat dicegat wartawan di Jakarta, Senin (7/3/2022).
Said tak membantah bahwa 4 korporasi besar pemain CPO ini sudah mengarah kepada perilaku dan tindakan kartel. Sehingga harus ada kebijakan tegas dan terukur. “Saya mendorong Presiden harus ambil tindakan tegas stop ekspor CPO ke luar negeri. Bahkan rakyat lama-lama akan memerangi korporasi besar ini,” ucapnya lantang.
Politisi PDIP ini menceritakan bagaimana rakyat kesulitan mencari minyak goreng di pasaran. “Rakyat itu bolak balik ke minimarket tidak menemukan komoditi minyak goreng. Yang jelas, berapapun harga minyak goreng misalnya Rp16.000 tetap dibeli. Tapi masalahnya, barang yang mau dibeli tidak ada,” ungkapnya agak kesal.
Selain mahal harga, Orang dekat Puan Maharani ini membeberkan bahwa rakyat juga terbebani dari sisi transportasi. Sehingga dari sisi kehidupan rakyat menjadi tidak efisien. “Sekarang harganya bisa mencapai Rp17.000. Bahkan masyarakat di Jakarta, sudah dua hari kesulitan mencari minyak goren.”
Lebih jauh Anggota Komisi XI DPR meminta agar kebijakan penghentian ekspor CPO hanya berlaku sementara hingga menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1443. “Stop sementara sampai kondisi dalam negeri menjadi pulih. Karena memang tidak mungkin terus menerus untuk dalam negeri, jadi kita sadar juga pemain CPO ini harus memenuhi kebutuhan internasional. Namun kebutuhan internasional ini bisa ditunda dulu sementara ini,” terangnya.
Said tak membantah bahwa 4 korporasi besar pemain CPO ini sudah mengarah kepada perilaku kartel. Sehingga harus ada tindakan tegas. “Karena kelangkaan minyak goreng ini menimbulkan inflasi. Namun sampai saat ini belum ada rencana melalukan APBN perubahan,” pungkasnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
