Nasional

Penyadapan KPK Diduga Dijadikan Bisnis Pasar Gelap Keadilan

JAKARTA- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga operasi penyadapan telah dijadikan ladang bisnis pasar gelap keadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi penyadapan sebagai gerakan rahasia KPK yang publik selama ini tidak pernah mengetahui, bisa jadi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di lembaga antikorupsi tersebut.

“Menjadi wajar jika saya menyatakan ini adalah kegiatan bawah tanah. Ini adalah klandenstein yang membahayakan negara. Ada kemungkinan operasi klandenstein itu dilakoni untuk kepentingan pihak lain untuk membisniskan pasar gelap keadilan,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (258/2017).

Tak hanya itu, penyadapan yang menjadi gerakan bawah tanah KPK juga dimanfaatkan untuk menghancurkan reputasi lembaga tertentu seperti DPR yang selama ini dianggap sebagai penghalang tujuan-tujuan orang-orang tertentu di KPK. “Ini bisa juga untuk menghancurkan nama dan reputasi lembaga negara,” imbuhnya.

Maka saya ingatkan Presiden, “waspadalah Pak karena KPK dioperasikan seperti negara dalam negara!”. Ada kemungkinan mulai banyak pejabat yang disadap secara sepihak lalu diperas.

Fahri mengaku, kekhatirannya ini sebenarnya sudah pernah digaungkan kepada banyak pihak, bahkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah menyampaikan ini secara langsung kepada Presiden Joko Widodo bahkan di depan peserta buka puasa bersama lembaga negara Ramadhan lalu. Sekarang saya tegaskan kembali bahaya KPK karena beroperasi sebagai negara dalam negara,” ujarnya.

Fahri pun sangsi dengan prosedur operasi tangkap tangan (OTT) KPK terakhir yang berhasil menangkap Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono karena menerima uang suap Rp 20 miliar. Menurutnya, persoalan OTT sebenarnya bukan pada hasil yang diperoleh. Kalaupun suap itu benar terjadi dan dapat dibuktikan KPK, tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana hukum ditegakkan dengan semestinya.

“Hukum bukan soal hasil tapi soal cara. Penegakan hukum dengan cara yang salah tetap salah. Perang pun ada aturan main. Apalagi penegakan Hukum. SOP itu Ilegal. Tak ada,” yakinnya.

Merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Judicial Review UU ITE (UU No.11/2008) yang membatalkan pasal 31(D), MK menyatakan bahwa Penyadapan adalah pelanggaran HAM dan harus memakai UU.

Hal ini diperkuat dengan revisi UU ITE menjadi UU No. 19/2016 dimana pada pasal 31 (4) menyatakan bahwa pengaturan penyadapan harus dengan UU. “Dalam ketiadaan UU lalu KPK membuat SOP yang sampai saat ini tidak pernah dipublikasi,” beber Fahri.

Atas dasat itu, ia mempersoalkan pertanggungjawaban atas penyadapan yang dilakukan KPK. Yaitu kapan penyadapan dilakukan KPK? Kepada siapa saja target penyadapan ditentukan? Berapa banyak? Mana yang rahasia dan mana yang tidak?

Fahri menegaskan semua pertanyaan itu patut dijelaskan oleh KPK atas operasi penyadapan yang dilakukan selama ini. Sebab, kerena ketidakjelasan itu semua yang dilakukan KPK akhirnya dinilai menjadi liar dan menjadi kegiatan informal dan ilegal.

“Maka saya ingatkan Presiden, “waspadalah Pak karena KPK dioperasikan seperti negara dalam negara!”. Ada kemungkinan mulai banyak pejabat yang disadap secara sepihak lalu diperas,” tegas Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top