Industri & Perdagangan

Penuhi Kebutuhan Nasional, PT Pupuk Indonesia Didorong Bangun Pabrik Baru

Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masalah pupuk bersubsidi menjadi sorotan banyak kalangan. Apalagi masa pandemi Covid-19, pangan dan pertanian menjadi ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan, salah satunya karena produksi PT.Pupuk Indonesia (PT. PI) belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk nasional. “Kapasitas produksi PT. Pupuk Indonesia masih di bawah kebutuhan pupuk nasional,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Oleh karena itu, kata Martin, Komisi VI DPR perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, baik subsidi maupun non-subsidi. “Ada sekitar 9 juta ton kebutuhan pupuk nasional yang belum mampu diproduksi PT.PI, baik pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi,” ujarnya lagi.

Diakui Martin, kapasitas produksi PT. PI masih terbatas. Rencananya, PT.PI akan membangun pabrik baru di beberapa daerah untuk meningkatkan produksinya.
“Kalau mau bangun pabrik baru, agar direncanakan dan diputuskan di Komisi VI DPR,” ungkapnya.

Saat ini, sambung Alumnus FEUI, jarak antara produksi dan kebutuhan pupuk nasional sekitar 9 juta ton. Ini harus dipecahkan. Masalah pupuk merupakan masalah lintas sektoral. “Untuk itu, semua pihak perlu duduk bersama menyelesaikan isu pupuk,” tambahnya.

Selain masalah pupuk bersubsidi, Martin juga menyoroti soal kartu tani yang ternyata belum terdistribusi merata ke semua petani. Hal ini tentu menyulitkan para petani mengakses bantuan pemerintah termasuk pupuk subsidi.

Kartu tani, kata Legislator dari Dapil Sumut II, sejak awal diterbitkan masih bermasalah, lantaran infrastrukturnya belum tersedia dengan baik. “Edukasi ke petani juga masih kurang, sehingga petani cenderung tak mau gunakan kartu tani. Padahal, kartu tani sangat penting untuk data petani,” tandas Martin.

Dengan kartu tani, sambungnya, PT.PI akan mudah mendistribusikan pupuk subsidi kepada para petani yang membutuhkan. “Selama ini distribusi pupuk ke para petani masih manual,” ucapnya.

Martin menambahkan kartu tani akan memperjelas data jumlah petani di Indonesia. Ini berpengaruh juga pada perusahaan BUMN bidang pertanian dalam meningkatkan kapasitas produksinya.

Berdasarkan data Direktorat Pupuk dan Pestisida, jumlah petani yang terdata di e-RDKK per 2 Oktober 2019 mencapai 10.190.954 orang. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top