Nasional

Pemkot Tangsel Lambat Tangani Kasus Dugaan Mafia Tanah Seorang Nenek

Pemkot Tangsel Lambat Tangani Kasus Dugaan Mafia Tanah Seorang Nenek
Nenek, R Siti Hadidjah di Kursi Roda

TANGSEL, SUARAINVESTOR.COM-Pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul mengatakan kasus dugaan mafia tanah di Bintaro Kota Tangerang Selatan, Banten harusnya tak perlu berlarut-larut. Karena hal ini memberi pesan bahwa negara tidak hadir ditengah rakyat. Padahal, korbannya seorang nenek, R Siti Hadidjah. Setidaknya, Walikota bisa berpedoman pada Permendagri no 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Wilayah untuk kepastian hukum bahwa tanah R Siti Hadidjah adalah benar secara administrasi ada di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

“Ada produk Permendagri no 141 Tahun 2017 perihal Peta Batas Wilayah yang kewenangannya adalah mutlak, Walikota berwenang menggunakan itu. Ketika produk aturan dijalankan, maka upaya hukum sudah terimplementasikan. Artinya, ada kehadiran negara ketika rakyatnya urgen membutuhkan,” ujar Adib.

Dosen Fisip UNIS Tangerang itu menambahkan, langkah walikota menjadi cara yang efisien dan murah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan warganya. “Bisa menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), membuka berkas tanah, turun ke lapangan, simple kan. Jelas nanti ketahuan siapa yang melakukan pembohongan publik,”jelas Adib.

Sebagai informasi, tanah seluas 6000 meter persegi yang berlokasi di  Jalan Beruang, RT 006/002, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, diduga dicaplok oleh pengembang besar, dengan diduga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Jaya Real Property (JRP).

Kuasa Hukum Siti Hadidjah dari LBH PCWI, Erwin Fandra Manullang SH, mengatakan aneh saja kliennya tak pernah merasa dijual tetapi bisa terbit SHGB.

Erwin juga mengungkapkan keberatan atas surat balasan Lurah Pondok Ranji Nomor 594.3/91/Pd.R/2021, tanggal 13 November 2021, yang pada esensinya menyebutkan bahwa diatas tanah persil  9 D IV Persil C 1352 seluas 6000 Meter Persegi terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan telah terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655, GS Nomor: 22847, tertanggal 28 Juli 1997 seluas 71.502 M2.

Menurutnya, Lurah Pondok Ranji keliru dalam menjawab balasan surat yang dilayangkan oleh LBH Catur Wangsa Indonesia pada tanggal 11 November 2021. “Dalam suratnya tanggal 13 November 2021, disebut bahwa diatas tanah Persil 9 D IV Persil C terdapat SHGB 1655. Tapi lurah tidak memberikan lampiran yang detil dan komprehensif berupa dokumen-dokumen atau pun bukti surat-surat terkait riwayat terbitnya SHGB 1655. Anehnya lurah malah melampirkan foto copy an surat dari pengembang, 12 November 2021, perihal informasi status tanah,” ucap Erwin.

Erwin juga menambahkan berdasarkan surat dari Camat Ciputan bahwa Akta Jual Beli Nomor 590/1142/JB/KEC.CPT/1987, tanggal 26 Mei 1987, Siti Hadidjah merupakan pemilik yang sah atas tanah persil  9 D IV Girik Letter C 1352 seluas 6000 meter persegi tersebut.

Ditempat terpisah, anak kandung R Siti Hadidjah, Hariawan (55) menyesalkan, Pemerintah Kota Tangsel sepertinya enggan membela atau membantu warganya. Padahal, masalah tanah ibunya yang diduga dicaplok mafia tanah dengan melibatkan oknum pejabat  harusnya cepat bisa diselesaikan. “Sejak tanah kami dikuasai sepihak oleh swasta, saya sudah mengadu ke Walikota saat itu (Ibu Airin). Beberapa kali ke kantor pemkot Tangsel juga, tapi sampai Bu Airin tak menjabat lagi hanya seperti dipingpong saja. Ibarat pemkot ini kan orang tua, dan kami ini kan anaknya,” ungkapnya. ***

Penulis    :   A Rohman
Editor      :   Chandra

 

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top