Nasional

Pasca Dicabut dari RUU Cipta Kerja, Klaster Pendidikan Harus Disatukan dengan Kebudayaan di Sisdiknas

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Klaster pendidikan akhirnya dicabut dari Omnibus Law draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena banyak penolakan dari berbagai pihak. Pertimbangan lainnya adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa sektor pendidikan adalah nirlaba dan tidak boleh ada unsur komersialisasi.

Selanjutnya, penataan pendidikan akan tetap dilanjutkan kepada sistem pendidikan nasional selama ini yaitu UU Sisdiknas.

Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo mengapresiasi keputusan pemerintah dan DPR RI yang dinilainya bijak mempertimbangkan berbagai masukan dari elemen masyarakat selama ini.

“Kami mengharapkan bahwa Pendidikan tetap tidak dipisahkan dari Kebudayaan pada saat pembahasan pasal-pasal Pendidikan ketika merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nanti,” ucap Pontjo Sutowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Menurutnya, pendidikan yang tidak menyatu dengan kebudayaan cenderung asing dan akan ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Hanya dengan pendidikan yang berakar pada budaya sendiri, maka bangsa ini akan selamat menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian akibat adanya perang nir militer.

Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, telah mengamanatkan bahwa pendidikan yang tidak didasari oleh budaya bangsa maka akan menghasilkan generasi yang tercabut dari kebudayaan bangsanya sendiri.

Pendidikan dan Kebudayaan adalah soal Hidup atau Mati bagi Bangsa Indonesia ke depan (education is a matter of life and death for the entire nation). Oleh sebab itu perlu ditempatkan sebagai fokus orientasi pembangunan bangsa Indonesia.

“Pendidikan sebagai sarana strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia sebagai individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang unggul,” tegas Pontjo yang juga Ketua Aliansi Kebangsaan.

Senada Prasetijono Widjojo selaku Ketua Tim Perumus pada Aliansi Kebangsaan menekankan seyogyanya paska pencabutan klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja, segera ditindaklanjuti dengan mempercepat pembahasan RUU Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional yang berpijak pada paradigma pembangunan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan.

Menurutnya pendidikan dan kebudayaan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. “Bung Hatta pernah menyatakan bahwa apa yang diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan,” katanya.

Oleh karena itu, segala upaya memajukan pendidikan tidak boleh keluar dari paradigmanya. “Pendidikan nasional harus mengakar kuat pada budaya bangsanya sendiri, yakni pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti Wisnu Broto menekankan perlunya membedakan mana sekolah milik pemerintah yang bersifat nirlaba dengan sekolah swasta yang memiliki unsur komersial. “Yang bisa diatur nirlaba adalah Sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri,” katanya.

Sebelumnya desakan kuat disuarakan berbagai Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Koalisi Organisasi Pendidikan, Pegiat dan praktrisi pendidikan yang mendesak klaster pendidikan dicabut dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mereka antara lain LP Ma’arif NU PBNU, NU Circle, Diktilitbang dan Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Ikatan Guru Indonesia (IGI), PGRI dan sejumlah organisasi serta komunitas pendidikan di Indonesia.(***)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top