Nasional

MPR RI: Muhammadiyah Setuju Amandemen Terbatas GBHN

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan Muhammadiyah setuju amandemen terbatas UUD NRI 1945. Amandemen terbatas hanya untuk Haluan Negara atau Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Melalui Pokok-Pokok Haluan Negara, Muhammadiyah dan MPR RI menilai siapapun yang memimpin Indonesia, akan punya acuan membumikan Pancasila dalam agenda pembangunan nasional sesuai jati diri dan karakter bangsa,” tegas Bamsoet.

Hal itu disampikan Bamsoet saat silaturahim ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah, di Jakarta, Senin (16/12/19).

Hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), dan Arsul Sani (F-PPP). Mereka diterima pimpinan PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Abdul Muti, Suyatno, Anwar Abbas dan Goodwil Zubir.

Menurut Bamsoet keinginan Muhammadiyah menghadirkan Haluan Negara sesuai dengan hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Mei 2014. Haluan Negara diperlukan sebagai wadah untuk mengelaborasi tujuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Presiden harus punya pedoman dalam pembangunan. Visi dan misi Presiden tak boleh lepas dari Pokok-Pokok Haluan Negara. Karenanya, Muhammadiyah setuju dilakukan amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara,” kata Bamsoet.

Tantangan yang dihadapi Indonesia seperti juga negara-negara di dunia lainnya akan semakin kompleks. Penyelesaiannya pun tak bisa dilakukan hanya dalam tempo lima hingga sepuluh tahun. Tapi, perlu puluhan ahun dan berkesinambungan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya.

Seperti menghadapi Revolusi Industri 4.0 maupun perubahan iklim. Negara seperti Singapura punya konsensus nasional yang menjadi basis perencanaan hingga seratus tahun dalam menanggulangi perubahan iklim. Dalam waktu dekat ini, Indonesia punya agenda besar memindahkan Ibu Kota Negara.

“Jika tidak ada ketetapan konsensus nasional, hanya berlandaskan undang-undang, bisa jadi apa yang sudah dirintis Presiden Joko Widodo dimentahkan kembali oleh penggantinya melalui Perppu,” tambah Bamsoet.

Namun demikian, MPR RI tetap akan melakukan kajian mendalam untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Misalnya menyerap aspirasi ke berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top