Nasional

MPR Pesimis Terjadi Amandemen Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

MPR Pesimis Terjadi Amandemen Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Arsul Sani menyatakan pesimis akan terjadi amandemen UUD NRI 1945. Baik untuk PPHN (Pokok-Pokok haluan Negara), ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold), maupun yang lain. Sebab, tahun 2022 sudah memasuki tahun politik. “Tahun 2022 nanti sudah memasuki tahun politik, dimana tahapan pemilu 2024 sudah dimulai oleh KPU. Sehingga keinginan untuk melakukan amandemen UUD NRI 1945 baik untuk PPHN, PT Capres dan lainnya sulit. Saya pesimis akan ada amandemen,” kata Jazilul Fawaid dalam acara Forum Tematik Bakohumas MPR RI “Urgensi PPHN Untuk Kesinambungan Pembangunan Nasional” bersama Arsul Sani di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Hadir Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar lembaga Biro Humas dan Sistem Informasi MPR, Budi Muliawan. Lebih lanjut Jazilul mengatakan, kalau dulu ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan sekarang ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Namun, kesadaran amandemen itu muncul setelah dilakukan amandemen empat kali, yang ternyata menilai PPHN itu perlu untuk kesinambungan pembangunan.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB itu, PPHN itu sangat urgen, penting. Persoalannya apakah payung hukumnya akan dibentuk melalui amandemen konstitusi, TAP MPR RI atau cukup melalui UU. “Kalau amandemen pasti sulit, dan saya pesimis karena tahun 2022 tahun politik dimana tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Jadi, untuk penetapan jadwal pemilu saja sulit, apalagi amandemen,” jelas Gus Jazil.

Karena itu kata Arsul Sani, kalau DPD RI mengusulkan PT nol persen, tapi konstitusi sudah mengatur bahwa pasangan capres dan cawapres itu harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. “PPP sepakat dengan PKB kalau diturunkan 5 hingga 10 persen. Kan semua harus pelan-pelan. Tak bisa langsung nol persen, untuk pencalonan perseorangan itu,” ungkapnya.

Yang menjadi pertanyaan menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, pencalonan perseorangan yang diatur dalam konstitusi adalah untuk pemilihan gubernur (provinsi), pemilihan bupati (Kabupaten), dan pemilihan wali kota (kota).

Hanya saja kata Arsul Sani, setelah mencermati perkembangan politik akhir-akhir ini bahwa amandemen itu sudah diwacanakan untuk tiga periode atau perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, MPR akan menjadi lembaga tertinggi negara, dan penasiran liar yang lain, inilah yang menjadikan amandemen itu sulit dilakukan sekarang.

Padahal lanjut Arsul Sani, PPHN itu sangat penting bagi kelangsungan pembangunan, sehingga ada semacam connecting antara perencanaan pembangunan oleh pusat dan daerah. Ia menyontohkan kasus mangkraknya Hambalang yang menghabiskan uang negara ratusan miliar rupiah. “Siapa yang akan melanjutkan dan bertanggung jawab atas uang negara itu? Kan tak ada aturannya, maka diperlukan PPHN,” tuturnya.

Penulis     :   Arpaso

Editor       :   Budiono

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top