Nasional

MPR Mendukung Presiden Keluarkan Perppu Biosekuriti Corona

MPR Mendukung Presiden Keluarkan Perppu Biosekuriti Corona

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyusul pemerintah Australia yang akan menerapkan UU Biosekuriti di negaranya untuk melindungi negaranya dari masuknya virus Covid-19, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan hal itu memungkinkan bagi Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu Biosekuriti mengingat kondisi penyebaran virus Covid-19 sudah mengkhawatirkan dan World Health Organization (WHO) sudah menetapkan sebagai pandemi global.

“Dengan mengacu kepada UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa teknik pembentukan Perppu harus memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa,” demikian Bamsoet, Jumat (13/3/2020).

Sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perppu itu pertama, harus memenuhi adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Ketiga hal tersebut diatur dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

“Meski pemerintah dalam mengantisipasi pandemi virus Covid-19 sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan, seperti penanganan pemulangan mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) kembali ke Indonesia yang sudah mengikuti protokol kesehatan WHO dan Indonesia juga sudah mengumumkan penutupan penerbangan dari dan ke negara yg terjangkit virus Covid-19,” tegas Waketum Golkar itu, Jumat (13/3/2020).

Dan, jika pemerintah mengeluarkan Perppu Biosekuriti agar memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 28I ayat (1) tentang hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya, maupun terhadap Pancasila, serta penerapannya agar dapat memenuhi asas filosofis, yuridis, dan sosiologis.

“Juga tidak bertentangan dengan asas-asas perundangan, agar tujuan dikeluarkannya Perppu tersebut untuk melindungi segenap WNI dari penyebaran virus Covid-19 dapat tercapai,” ungkapnya.

Sementara itu dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemik global, maka Indonesia ikut bertanggung jawab secara global dalam menanggulangi wabah corona ini.

Dimana tindakan yang diambil adalah untuk menutup akses masuk dari luar negeri, mengingat sebagian kasus di Indonesia merupakan kasus ‘imported cases’ atau penularan yang terjadi di luar negeri.

Karena itu, Bamsoet sepakat jika pemerintah mengambil sikap untuk menunda atau membatalkan pertemuan yang melibatkan orang banyak, sebab penyebaran virus Covid-19 sangat masif guna memotong rantai penyebarannya.

MPR pasti mendukung jika pemerintah yang akan mengundang praktisi, komunitas akademisi dari perguruan tinggi dan para dokter/ahli medis untuk menyamakan langkah dalam upaya pencegahan dan penanganan virus Covid-19 tersebut.

Yang tak kalah pentingnya, MPR RI mengajak seluruh komponen bangsa untuk tetap waspada serta agar mengikuti protokol kesehatan jika berada di tempat umum (mal, stasiun kereta, terminal maupun bandara. “Masyarakat yang di tempat umum agar mematuhi protokol kesehatan pemerintah,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top